JAKARTA (Suara Karya): Pada April 2021, Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Karena itu, masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap praktik percaloan yang biasa terjadi jelang rekrutmen calon abdi negara tersebut.
“Jangan pernah percaya jika ada oknum yang menyebut bisa meluluskan seleksi, tanpa perlu tes,” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB Teguh Widjinarko dalam keterangan pers, Selasa (23/3/2021).
Teguh menjelaskan, penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi, baik di tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sudah transparan dan akuntabel.
“Mulai dari pendaftaran secara ‘online’ hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem yang akuntabel dan transparan. Hasil seleksi juga bisa kita ketahui secara langsung. Peserta bahkan pengantar bisa tahu hasilnya usai tes selesai,” ujarnya.
Ditambahkan, pemerintah mencoba berbagai cara saat merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, identifikasi berbagai risiko dan persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara ‘online’ bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Untuk soal tes, lanjut Teguh, disusun oleh Tim Penyusunan Naskah Seleksi yang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Upaya pencegahan percaloan rekrutmen CASN dilakukan Kementerian PAN-RB dengan melaporkan oknum calo kepada pihak kepolisian.
Selain itu Kementerian PAN-RB juga membuat klarifikasi terkait surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo maupun kepala lembaga negara lainnya pada kanal media sosial atau media massa.
“Hukuman pemecatan secara tidak hormat juga akan diberikan kepada pegawai ASN yang terbukti terlibat praktik percaloan,” ucap Teguh menegaskan.
Menurutnya, praktik calo dapat dihindari masyarakat dengan mengecek kebenaran berita yang beredar dari sumber terpercaya melalui website maupun media sosial milik Kementerian PAN-RB atau BKN secara berkala.
“Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” ujarnya.
Teguh meyakinkan masyarakat, hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan seseorang menjadi seorang ASN, bukan orang lain. “Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan seseorang terutama jika harus membayar sejumlah uang tertentu,” katanya.
Penerimaan CASN tahun 2021 diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta sekolah kedinasan. Tahun ini, pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK.
Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi. (Tri Wahyuni)