WFH Tak Diperpanjang, ASN Diminta Masuk Kantor 5 Juni

0
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. (suarakarya.co.id/ist)

JAKARTA (Suara Karya): Kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) tampaknya tidak diperpanjang lagi. Dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 57/2020 disebutkan ASN masuk kerja lagi mulai 5 Juni 2020.

“Kebijakan ini bersifat fleksibel. Jika kondisi tak memungkinkan untuk bekerja dari kantor karena ruangan sempit, bisa ambil kebijakan WFH penuh atau WFH sebagian. Yang penting patuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran corona virus disease (covid-19),” kata Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dalam siaran persnya, Rabu (3/6/20).

Tjahjo menegaskan, tatanan normal baru (new normal) bagi ASN tidak akan mengganggu proses perizinan dan pelayanan publik. Sistem kerja baru dilakukan dengan cara mengoptimalkan layanan masyarakat di berbagai sektor, namun tetap mematuhi protokol kesehatan mencegah penyebaran covid-19.

“Dalam menjalani sistem kerja baru, setiap ASN wajib menggunakan masker saat bekerja di kantor, menjaga jarak dan menerapkan perilaku hidup sehat di kantor. Kantor juga wajib menyediakan hand sanitizer di berbagai titik untuk menjaga kebersihan tangan,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada kepala instansi pemerintah untuk membagi tugas selama berlangsungnya tatanan normal baru. Misalkan, pegawai berusia diatas 50 tahun atau mereka yang rentan tertular penyakit diizinkan untuk bekerja dari rumah.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah menerapkan sistem pembagian tugas berjadwal (shift) untuk melindungi pegawai yang rentan terkena penularan covid-19. Namun, pastikan sistem shift tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Yang penting pengambilan keputusan perizinan jangan sampai terganggu. Produktivitas ASN harus ditingkatkan, meski WFH,” kata Tjahjo menegaskan.

Ia juga mengimbau agar setiap acara seremonial atau rapat, peserta dibatasi jumlahnya. Hal itu untuk mencegah terjadinya kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Tjahjo menyebut tiga fokus utama yang harus dilakukan ASN, yaitu sistem kerja yang fleksibel, pengaturan sistem kerja atau jam kerja yang baik, serta optimalisasi infrastruktur penunjang melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Di tengah pandemi saat ini, sistem manajemen kinerja ASN diharapkan dapat semakin beradaptasi, antara lain lewat pertemuan virtual selama tatanan normal baru dengan tetap menitikberatkan pada pencapaian target kinerja ASN,” kata Tjahjo. (Tri Wahyuni)