YLKI Desak RUU Pengawasan Obat dan Makanan Segera Disahkan

0

JAKARTA (Suara Karya): Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengawasan Obat dan makanan pada masa sidang 2018. Regulasi itu penting untuk perlindungan terhadap konsumen di Tanah Air.

“Apalagi akhir-akhir marak ditemukan kasus pemalsuan obat dan makanan ilegal. Perlu peraturan yang dapat menangani kasus dengan cepat,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Kamis (16/8).

Dijelaskan, penanganan kasus pemalsuan obat dan makanan ilegal selama ini kerap terkendala akibat minimnya kewenangan baik oleh Badan POM atau pun instansi lainnya. Misalkan, kasus peredaran obat palsu di pasar online yang hingga kini belum terpantau secara optimal.

“Di perbatasan negara saja, peredaran maupun perdagangan obat dan makanan ilegal semakin masif. Bahkan, YLKI pernah menemukan beberapa ritel modern kerap terciduk menjual produk makanan ilegal,” ujarnya.

Situasi itu, lanjut Tulus, jika dibiarkan akan membahayakan konsumen di dalam negeri. Apalagi, di tengah gempuran liberalisasi ekonomi dan pasar digital yang begitu minim pengawasan.

“Percepatan pengesahan RUU POM ini tak hanya memperkuat kewenangan BPOM dalam pengawasan maupun penindakan, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Bahkan, kata Tulus, percepatan itu dapat mengharmonisasikan berbagai regulasi tentang pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Dengan demikian, semua produk obat dan makanan harus memenuhi aspek mutu hingga legalitas.

“Di lapangan, kasus besar seperti pemalsuan obat sering tidak sampai ke hulu. Kita tahu rimbanya seperti apa, tapi kasus besar ini tidak bisa diselesaikan karena minimnya kewenangan. Tak sedikit kasus yang berakhir mentok,” ucap Tulus.

Tulus berharap Kementerian Kesehatan dan BPOM mau duduk bersama guna mengharmonisasikan perbedaan krusial dalam RUU POM bersama pihak ketiga independen dengan mengedepankan kepentingan masyarakat/konsumen.

Terkait maraknya jual beli produk obat dan makanan secara online, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito dalam kesempatan yang sama menjelaskan, produk makanan dan kosmetik masih bisa diperjualbelikan secara online, namun harus melalui registrasi BPOM.

“Untuk obat-obatan tidak boleh dijual-belikan lewat e-commerce, karena harus diserahkan ke ahlinya, yaitu apoteker,” ucapnya menegaskan.

Penny menambahkan, kosmetik tradisional, pangan dan kosmetik boleh dijual-belikan lewat e-commerce, tetapi harus memiliki izin edar dari Badan POM. Sehingga ada jaminan mutu dan manfaat bagi konsumen.

“Saya selaku ketua BPOM mendukung percepatan pembahasan RUU POM, agar Undang-undang ini menjadi payung hukum dan meningkatkan daya saing industri nasional, baik membeli secara tradisional maupun e-commerce,” ujar Penny menandaskan. (Tri Wahyuni)