YLKI Sebut Tiga Kesalahan Kemkes Ambil Alih Izin Edar dari BPOM

0

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyayangkan tindakan Menteri Kesehatan yang mengambil alih kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengelolaan izin edar.

Karena izin edar sebenarnya bagian dari proses pengawasan obat dan makanan, yang dimulai dari prapasar (pre-market) hingga pascapasar (post-market).

“Penarikan kembali pengelolaan izin edar dari BPOM tak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi,” kata Tulus dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Kamis (16/1/20).

Tulus menambahkan, pengawasan pre-market oleh Kemkes juga tak sejalan dengan spirit otonomi daerah. Karena tidak ada garis komando Kemkes dengan dinas pendidikan (dinkes) di daerah. Garis komando dinkes di bawah Pemda setempat.

“Bahkan, secara internasional, tidak ada di negara manapun model pengawasan yang terpisah antar kementerian atau embaga. Karena itu, kewenangan itu dikhawatirkan tidak akan berjalan secara optimal,” tuturnya.

Tulus menilai, jika Kemkes tetap bersikukuh untuk menarik kewenangan izin edar dari BPOM, maka pemerintah telah membuat tiga kesalahan yaitu yuridis, politis dan sosiologis.

“Yuridis berarti kembali pada pola lama, ketika BPOM masih berupa Direktorat Jenderal di bawah Kemkes,” ujarnya.

Kesalahan sosiologisnya, lanjut Tulus, pengawasan prapasar oleh Kemkes justru akan memperlemah pengawasan itu sendiri. Pada akhirnya hal itu akan memperlemah perlindungan pada konsumen. Sementara itu secara politis, pengambilalihan kewenangan oleh Kemkes bisa dianggap bertentangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.

Hal senada dikemukakan pengamat kebijakan publik Riant Nugroho. Ia mengusulkan agar pengambilalihan kewenangan BPOM pada izin edar oleh Kemkes sebaiknya tidak dilakukan.

“Kalau izin edar selama ini sudah bagus di tangan BPOM tak perlu diambil, tinggal bagaimana memperkuatnya. Jika ada yang tidak sesuai, cukup perbaiki. Jangan sampai sistem yang sudah bagus, lantas dimentahkan kembali,” katanya.

Ditambahkan, pembuatan kebijakan publik seharusnya didasarkan pada “ilmu” dan bukan pada “kemauan” belaka. Jadi, kebijakan publik itu merupakan kontinyuitas yang berarti tidak ganti kekuasaan ganti kebijakan.

“Jangan karena sedang berkuasa, lalu ingin begini dan begitu tanpa memikirkan emosi, substansi dan metodologi,” ucapnya.

Menurut Riant, dalam kehidupan bernegara masyarakat juga berhak mendapatkan kebijakan yang unggul dalam kehidupan pribadi dan bersama. (Tri Wahyuni)