YLKI Usulkan Subsidi BBM Satu Harga Gunakan APBN

0
suarakarya.co.id

JAKARTA (Suara Karya): Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan pengambilalihan beban subsidi Baham Bakar Minyak (BBM) satu harga dari PT Pertamina (Persero) kepada pemerintah.

“Untuk mewujudkan BBM satu harga diseluruh pelosok nusantara adalah tugas pemerintah, jadi uang yang diambil harusnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan malah membebankan itu pada Pertamina yang merupakan perusahaan yang mencari profit,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/12/2018).

Dikatakan Tulus, walaupun perusahaan pelat merah, Pertamina juga harus menjaga cash flow agar bisnisnya berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengatakan pada dasarnya Pertamina bersedia menjalankan penugasan dari pemerintah asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Seharusnya tugas pendistribusian BBM satu harga bukan berada di Pertamina, karena Pertamina hanya melakukan eksplorasi dan penjualan,” kata Arie.

Pada tahun 2017 lanjut Arie, subsidi Pertamina untuk BBM satu harga menjadikan perusahaan itu menelan kerugian Rp 25 miliar. “Angka itu akan membangkak jika harga minyak dunia mengalami kenaikan,” katanya.

Selain itu, Arie berharap pemerintah juga memberlakukan hal yang sama terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik asing seperti Shell dan Total. Perusahaan-perusahaan itu juga harus mau mendirikan SPBU di wilayah timur Indonesia dan pulau terluar agar ikut membantu pemerintah menyediakan BBM satu harga.

“Jika semua dibebankan kepada Pertamina, maka kami meyakini kinerja perusahaan akan kembali negatif. BBM satu harga yang dibebankan ke Pertamina sangat mengganggu cash flow,” ujarnya.  (Andara Yuni)