TKA SMA/Sederajat 2026 Diikuti 3,8 Juta Siswa, Dugaan Kecurangan Turun 78 Persen

JAKARTA (Suara Karya): Lebih dari 3,8 juta siswa mengikuti TKA SMA/MA dan SMK/MAK Tahun 2026. Menariknya, dugaan pelanggaran tata tertib pada gelombang kedua turun drastis hingga 78 persen, dibandingkan gelombang pertama.

“Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan dalam penyelenggaraan TKA, baik dari sisi partisipasi, kesiapan teknis, maupun pengawasan integritas peserta dan pelaksana di satuan pendidikan,” kata Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Toni Toharudin, dalam taklimat media di Jakarta, Senin (9/11/26).

Ia menjelaskan, jumlah pendaftar TKA tahun ini mencapai sekitar 3,8 juta orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 3,4 juta peserta.

TKA jenjang SMA dan sederajat 2026 dilaksanakan melalui dua gelombang utama dan satu gelombang khusus. Pada gelombang pertama, 26-29 Oktober 2026, tercatat ada 2.118.746 pendaftar.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.813.155 peserta mengikuti ujian dengan moda daring dan 305.591 peserta menggunakan moda semi daring.

Sementara itu, gelombang kedua pada 2-5 November 2026 diikuti 1.643.553 pendaftar. Tingkat kehadiran pada 4 hari pelaksanaan mencapai lebih dari 96 persen, bahkan menyentuh 97,15 persen pada hari kedua.

Adapun gelombang khusus mencatat 103.362 pendaftar, termasuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C. Hasil TKA bagi peserta Paket C dimanfaatkan untuk keperluan penyetaraan capaian pembelajaran dengan pendidikan formal.

Di balik tingginya partisipasi tersebut, penurunan dugaan pelanggaran menjadi salah satu catatan penting evaluasi TKA tahun ini.

BKPDM mencatat ada 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama. Jumlah itu turun menjadi 68 temuan pada gelombang kedua atau berkurang sekitar 78 persen.

Toni memaparkan, salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan pada gelombang pertama adalah peserta melakukan siaran langsung (live) maupun mengunggah foto dari ruang ujian. Kendati tidak seluruh unggahan memperlihatkan substansi soal, tindakan tersebut tetap bertentangan dengan tata tertib TKA.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Rahmawati menambahkan, dugaan pelanggaran tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi juga dapat melibatkan pelaksana di sekolah, termasuk pengawas dan teknisi.

Namun, Kemendikdasmen tidak serta-merta menjatuhkan sanksi berdasarkan unggahan atau bukti yang beredar di media sosial. Setiap temuan harus melalui proses konfirmasi dan verifikasi, termasuk pendalaman oleh Inspektorat Jenderal.

“Kami cukup berhati-hati ketika menjatuhkan sanksi. Ini tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan bukti yang ada di media sosial, tetapi juga melalui proses pendalaman,” ucap Rahmawati.

Dalam rekapitulasi awal gelombang pertama, tercatat 14 temuan yang masuk kategori pelanggaran berat. BKPDM telah mengoordinasikan temuan tersebut dengan Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Selain pengawasan integritas, Kemendikdasmen juga melakukan pembenahan sistem setelah menemukan gangguan teknis pada pelaksanaan gelombang pertama, tepatnya 27 Oktober 2026.

Untuk memberi kesempatan kepada peserta yang terdampak, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 022 Tahun 2026 tentang pelaksanaan sesi khusus pada 30 Oktober 2026.

Dari peserta yang dijadwalkan mengikuti sesi tersebut, sebanyak 76,7 persen hadir. “Ketika ada gangguan di sesi pertama, hari kedua, kita langsung selesaikan, tidak menunggu waktu lama,” tegas Toni.

Perbaikan juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas layanan basis data bank soal dan manajemen koneksi, masing-masing dari dua menjadi sepuluh unit layanan.

Penyesuaian konfigurasi sistem dan aplikasi turut dilakukan, termasuk pembatasan permintaan serta akses dari wilayah yang diizinkan.

Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen.

Pengawasan bersama Ombudsman RI juga dilaksanakan di 34 provinsi.
Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026.

Edaran tersebut mengingatkan dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan TKA.

Toni menegaskan, seluruh dugaan pelanggaran masih ditindaklanjuti melalui klarifikasi bersama dinas pendidikan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

Penanganan dilakukan berdasarkan bukti dan hasil verifikasi agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. (Tri Wahyuni)