JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memperkuat langkah strategis untuk percepatan pemenuhan dan pemerataan tenaga medis di Indonesia.
Upaya itu dilakukan melalui tiga inisiatif utama, yakni penyediaan 1.000 beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis, perluasan penempatan residen tingkat mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan prioritas, serta akselerasi pengembangan pendidikan kedokteran gigi di berbagai wilayah Indonesia.
- Keren, UI Sukses Boyong 12 Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026
- Cegah Resistensi Antibiotik, Wamenkes Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Lawan AMR
- Garudafood Tutup Sahabat Inspirasiku 2026 di UGM dengan Pesan ‘Lead with Action’
- Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot Favoritnya
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 Triliun
- IP Trisakti Ajak Maba Kenali Industri Hotel Sejak Dini lewat Hospitality Familiarization
- Lindungi Masa Depan Keluarga, FWD Insurance Dorong Perencanaan Warisan Sejak Dini
- Gandeng J Trust Bank, FWD Insurance Luncurkan Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Salah satu inisiatif strategis diarahkan pada percepatan pengembangan pendidikan kedokteran gigi, termasuk pendidikan dokter gigi spesialis dan subspesialis.
Langkah itu menjadi penting mengingat masih adanya kesenjangan antara kebutuhan tenaga dokter gigi dan kapasitas pendidikan yang tersedia, baik dari sisi jumlah maupun persebaran wilayah.
Berdasarkan proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kebutuhan dokter gigi pada 2026 mencapai sekitar 165.241 orang, sementara kebutuhan dokter gigi spesialis dari sepuluh bidang spesialisasi diproyeksikan sekitar 13.876 orang.
Saat ini, pendidikan dokter gigi diselenggarakan oleh 50 perguruan tinggi yang tersebar di 18 provinsi. Dari jumlah tersebut, baru 8 perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan dokter gigi spesialis.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Kemdiktisaintek menargetkan percepatan pengembangan fakultas kedokteran gigi di setiap provinsi pada 2029, dengan tetap memperhatikan kesiapan institusi, ketersediaan dosen, sarana pendidikan, jejaring rumah sakit, dan standar penjaminan mutu.
Penugasan tersebut dilaksanakan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 111 Tahun 2026.
Pendekatan kemitraan diharapkan memungkinkan perguruan tinggi yang sedang mengembangkan pendidikan kedokteran gigi memperoleh pendampingan akademik, penguatan sumber daya, dan dukungan jejaring pendidikan klinis secara berkelanjutan.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, Kemdiktisaintek menargetkan percepatan pendirian fakultas kedokteran gigi di setiap provinsi pada tahun 2029,” kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan dalam acara yang digelar di Jakarta, Kamis (22/10/26).
Aebagai langkah awal, pada 2026, telah ditugaskan 29 perguruan tinggi untuk membuka fakultas kedokteran gigi baru. Selain itu, dilakukan pengembangan 26 program studi dokter gigi spesialis serta program subspesialis melalui kerja sama dan pembinaan dari fakultas kedokteran gigi yang memiliki kapasitas lebih baik.
Optimalisasi Beasiswa
Pengembangan pendidikan kedokteran gigi menjadi bagian dari tiga inisiatif strategis yang dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan, untuk memperkuat keterhubungan antara pendidikan tenaga medis dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Beasiswa memperluas kesempatan pendidikan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. Penempatan residen menghubungkan proses pendidikan dengan kebutuhan pelayanan di daerah.
Sementara itu, pengembangan fakultas dan program studi baru membangun kapasitas pendidikan tenaga medis dalam jangka panjang.
Melalui pendekatan Sistem Kesehatan Akademik, perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemerintah daerah didorong untuk membangun kemitraan yang lebih erat dan berkelanjutan.
“Membangun infrastruktur itu mudah tetapi membangun manusia adalah esensi utama dari pelayanan kesehatan. Tantangan kita bukan sekadar menghasilkan tenaga medis yang cukup saja, tetapi sesuai dengan wilayah dan kebutuhan dari wilayah tersebut,” kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono.
Sejumlah praktik baik telah berkembang di berbagai daerah, antara lain program afirmasi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado dan beasiswa putra daerah di Sulawesi Utara; dan penempatan residen serta dukungan insentif bagi peserta PPDS dan PPDGS di Sulawesi Selatan.
Selain itu ada pengembangan fakultas kedokteran gigi baru melalui dukungan Beasiswa Santri dan pendekatan kurikulum transformatif di Jawa Timur.
Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya inovasi dan kolaborasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan kapasitas masing-masing wilayah.
Seluruh inisiatif akan dikoordinasikan melalui Komite Bersama Kemdiktisaintek dan Kementerian Kesehatan, dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta berbagai mitra strategis.
“Dukungan pembiayaan oleh LPDP mencakup keseluruhan. Tidak hanya ‘tuition fee’ di universitasnya, tapi juga mencakup biaya hidup, biaya penelitian, biaya ujian kompetensi, hingga berbagai kebutuhan penunjang lainnya yang dibutuhkan selama masa studi,” kata Direktur Utama LPDP, Yon Arsal.
Kemdiktisaintek juga menegaskan, percepatan pengembangan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi harus tetap menjunjung tinggi standar mutu akademik, kompetensi profesi, keselamatan pasien, dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Untuk itu, penguatan program akan melibatkan lembaga akreditasi, konsil, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi program studi terkait.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak semata diukur dari bertambahnya program studi atau jumlah peserta pendidikan, melainkan dari semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Melalui sinergi pendidikan tinggi dan sektor kesehatan, Kemdiktisaintek berkomitmen menghadirkan pendidikan kedokteran yang semakin inklusif, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan kesehatan nasional. (Tri Wahyuni)
