JAKARTA (Suara Karya): di penghujung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penanganan delapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dinilai belum mengalami perbaikan yang signifikan.
Kedelapan perkara itu, yakni peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, tragedi Semanggi I dan II, peristiwa Wasior serta Wamena, Papua.
- Keren, UI Sukses Boyong 12 Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026
- Cegah Resistensi Antibiotik, Wamenkes Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Lawan AMR
- Garudafood Tutup Sahabat Inspirasiku 2026 di UGM dengan Pesan ‘Lead with Action’
- Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot Favoritnya
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 Triliun
- IP Trisakti Ajak Maba Kenali Industri Hotel Sejak Dini lewat Hospitality Familiarization
- Lindungi Masa Depan Keluarga, FWD Insurance Dorong Perencanaan Warisan Sejak Dini
- Gandeng J Trust Bank, FWD Insurance Luncurkan Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Pernyataan tersebut, dikemukakan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam acara peluncuran buku Catatan Hukum Akhir Tahun 2018 milik PDI Perjuangan, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).
“Catatan kami, tidak ada perbaikan yang signifikan terkait upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah penegakan HAM. Presiden Jokowi hanya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019,” ujar Hendardi.
Materi Perpres tersebut, katanya, lebih mirip program kerja lembaga kajian, bukan rencana strategis pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Selebihnya, kata Hendardi, pemerintah hanya menginisiasi ide rekonsiliasi tanpa dilaksanakan lewat jalur yudisial.
Ide tersebut, ujarnya, justru hanya mengundang reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Khususnya bagi keluarga korban pelanggaran HAM. Karena itu, dia berharap isu penuntasan kasus HAM masa lalu menjadi agenda politik Jokowi yang kini maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. (Gan)