JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi para guru ke depan akan tetap ada. Kebijakan itu sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tetapi fokus tahun ini adalah perekrutan hingga 1 juta guru melalui jalur PPPK,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud, Iwan Syahril dalam siaran persnya, Selasa (5/1/21).
- TKA SMA/Sederajat 2026 Diikuti 3,8 Juta Siswa, Dugaan Kecurangan Turun 78 Persen
- 60 Inovasi Kesehatan Masuk Sandbox, Kemenkes Perketat Pengawasan AI dan Telemedisin
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi Nakal
- Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas Infiltrasi
- Menag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas Dua
- UT Luluskan 51 Ribu Mahasiswa, Gandeng 4 Kabupaten Perluas Akses Pendidikan
- Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor Penopangnya
- Menjadi Calon Tunggal, Andree Fazara Dipastikan Pimpin Kembali KONI Jakarta Timur Periode 2026 – 2030
Iwan menegaskan, pemerintah mendorong agar para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru melamar menjadi guru PPPK. Kinerja yang baik sebagai guru PPPK nantinya akan jadi pertimbangan penting jika guru PPPK yang bersangkutan melamar menjadi CPNS.
“Kemdikbud akan memperjuangkan agar para guru dapat kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.
Ditambahkan, mulai tahun ini pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2) untuk mendaftar dan ikut ujian seleksi sebagai guru PPPK. Kebijakan itu diumumkan Kemdikbud pada 23 November 2020 dan menjadi fokus Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2021.
Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud, Nunuk Suryani mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi guru untuk mendaftar sebagai PPPK. Misalkan, guru honorer K2 harus masuk dalam database BKN dan guru honorer non-K2 sekolah negeri maupun swasta harus masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik).
“Tak ada kewajiban untuk melampirkan sertifikat pendidik,” katanya.
Sertifikat pendidik, lanjut Nunuk, bukan menjadi syarat utama mendaftar PPPK. Yang utama adalah ijazah yang selaras dengan formasi yang disiapkan. Contoh, untuk formasi guru SD, maka ijazah yang dibutuhkan adalah pendidikan guru SD. Begitu pun pada formasi lainnya.
“Setiap Pemerintah Daerah (Pemda) nantinya, akan mengusulkan kebutuhan PPPK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),” tuturnya.
Karena itu, lanjut Nunuk, setelah kebijakan PPPK diumumkan, maka Kemdikbud bersama KemenPAN-RB dan BKN gencar menggelar sosialiasi ke daerah-daerah untuk menjaring dan memetakan formasi guru PPPK yang dibutuhkan. (Tri Wahyuni)