JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat sistem sertifikasi elektronik di lingkungan kerjanya. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja, yang berdampak pada masyarakat.
“Lewat sertifikasi elektronik ini, tak perlu lagi tandatangan basah. Satu tanda tangan bisa untuk jutaan dokumen. Kerja jadi lebih cepat,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Totok Suprayitno usai penandatangan kerja sama di Jakarta, Selasa (7/8).
- Keren, UI Sukses Boyong 12 Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026
- Cegah Resistensi Antibiotik, Wamenkes Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Lawan AMR
- Garudafood Tutup Sahabat Inspirasiku 2026 di UGM dengan Pesan ‘Lead with Action’
- Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot Favoritnya
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 Triliun
- IP Trisakti Ajak Maba Kenali Industri Hotel Sejak Dini lewat Hospitality Familiarization
- Lindungi Masa Depan Keluarga, FWD Insurance Dorong Perencanaan Warisan Sejak Dini
- Gandeng J Trust Bank, FWD Insurance Luncurkan Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Umum BSSN, Syahrul Mubarak.
Totok menjelaskan, peran BSSN adalah untuk memastikan bahwa tanda tangan pada sertifikat atau dokumen elektronik itu sudah sesuai dengan prosedur. Hal itu untuk menjaga autentifikasi, keaslian data dan anti penyangkalan dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.
“Saat ini keaslian dokumen atau sertifikat kertas dibuktikan lewat tandatangan basah. Untuk elektronika, BSSN yang memiliki metode khusus untuk membuktikan keasliannya. Jadi masyarakat tak perlu khawatir,” ujarnya.
Ditambahkan, penerapan sertifikat elektronik di era digital sudah tak bisa dihindari lagi. Apalagi untuk sertifikat yang jumlahnya mencapai jutaan copy, bentuk elektronika menjadi pilihan.
Setiap tahun Kemdikbud mengeluarkan 8,1 juta sertifikat hasil ujian nasional untuk para siswa peserta ujian nasional tingkat sekolah dasar dan menengah. Sertifikat itu harus segera disebar ke sekolah-sekolah dalam waktu cepat.
“Jika masih menggunakan cara lama, butuh waktu sangat lama. Berkat teknologi, data hasil UN itu bisa segera dikirim via digital. Untuk pengamanannya agar data tidak diutak-atik, peran itu yang dilakukan oleh BSSN,” ujarnya.
Totok menambahkan, sertifikat elektronik itu nantinya akan diterapkan pada proses akreditasi jutaan sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Termasuk sekitar 250 ribu lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
Hal senada dikemukakan Syahrul Mubarak. Ada sekitar 55 persen dari total penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Sehingga data elektronika saat ini bukanlah hal yang asing bagi masyarakat pengguna.
“Lewat sertifikasi elektronik ini, pekerjaan menjadi lebih efisien. Jika ragu, bisa bertanya untuk autentifikasinya. Karena begitu data diubah sedikit saja, teknologi bisa membuktikan itu sudah tidak otentik lagi,” ucap Syahrul menandaskan. (Tri Wahyuni)