JAKARTA (Suara Karya): Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim PN Yogyakarta JWL, di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta, Rabu (12/9).
Hakim JWL direkomendasikan pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena diduga menerima suap.
- Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
- MENOLAK JINAK DI SURALAYA (BAGIAN 6): Menelusuri Jejak Aliran Dana Rp5 Triliun di Mulut Tambang
- Gugatan Moral Untuk Andra Soni, Tentang Mereka yang Belum Ditemukan (Surat Terbuka)
- Timnas Bola Voli Pantai Putra Bidik Medali Emas di Asian Games Jepang
- Hadiyanto Terpilih Jadi Kakanwil Kemenkum Banten Baru Lewat Sistem E-Voting
- Peserta JAPFA Chess Festival 2026 Meningkat
- Aksi Wali Kota Serang, Budi Rustandi Eksekusi Pengerukan Muara demi Kelancaran Perahu Nelayan
- Bank Banten Dituntut Beri Jaminan Keamanan Sistem dan Likuiditas RKUD Sebelum Tiga Pemda Tangerang Raya Pindahkan Dana
Susunan MKH terdiri dari 4 orang Anggota KY dan 3 orang hakim agung. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KY Maradaman Harahap duduk sebagai ketua majelis.
Adapun susunan anggota lainnya, yaitu Sukma Violetta, Joko Sasmito dan Farid Wadji dari KY. Sedangkan dari MA, yaitu Hakim Agung Salman Luthan, Hamdi, dan Eddy Army.
Sidang MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
Namun, pagi tadi, hakim terlapor tidak hadir dalam persidangan sehingga sidang MKH ditunda sampai Rabu (26/9) mendatang. (Gan)