JAKARTA (Suara Karya): Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyiapkan gugatan baru untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyambut DPR yang mengesyahkan Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang (UU) di Gedung DPR Selasa (12/5/2020).
“Jika sudah resmi disahkan DPR maka gugatan di MK dicabut, terus diajukan gugatan baru terhadap Undang-Undang yang mengesahkan Perppu,” ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saimin melalui siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Rabu (13/5/2020).
- TKA SMA/Sederajat 2026 Diikuti 3,8 Juta Siswa, Dugaan Kecurangan Turun 78 Persen
- 60 Inovasi Kesehatan Masuk Sandbox, Kemenkes Perketat Pengawasan AI dan Telemedisin
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi Nakal
- Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas Infiltrasi
- Menag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas Dua
- UT Luluskan 51 Ribu Mahasiswa, Gandeng 4 Kabupaten Perluas Akses Pendidikan
- Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor Penopangnya
- Menjadi Calon Tunggal, Andree Fazara Dipastikan Pimpin Kembali KONI Jakarta Timur Periode 2026 – 2030
Perppu No1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. UU baru ini akan menggunakan anggaran negara Rp 405 Triliun.
MAKI adalah salah satu penggugat Perppu soal penanganan COVID-19 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak mempermasalahkan jika memang DPR RI mengesahkannya dan MAKI menghormati hak DPR tersebut.
“MAKI segera mencabut gugatan terhadap Perppu di MK dan segera mengajukan gugatan baru terhadap UU pengesahan Perppu dengan materi gugatan hampir sama yaitu permohonan pembatalan pasal 27 UU pengesahan Perppu,” jelasnya.
Boyamin menjelaskan, jika Perppu 1/2020 itu sudah diparipurnakan menjadi Undang-Undang maka dia akan segera mencabut gugatan. Karena objek gugatannya menjadi hilang setelah disahkan menjadi UU.
Dia mengaku tengah menyiapkan gugatan baru setebal 53 halaman. Hal itu untuk mengantisipiasi jika DPR mengesahkan Perppu 1/2020 menjadi Undang-Undang.
“Materi Perppu kan masih utuh, maka gugatan substansinya sama. Kalau dulu agak terburu-buru sehingga gugatan hanya 15 halaman, saat ini kita sudah siapkan 53 halaman sehingga memenuhi kualitas disertasi dan yakin akan dikabulkan oleh MK,” kata Boyamin. (Indra)