JAKARTA (Suara Karya): Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733.
Jumlah itu merupakan 70 persen dari usulan rerata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909.
- Lindungi Masa Depan Keluarga, FWD Insurance Dorong Perencanaan Warisan Sejak Dini
- Gandeng J Trust Bank, FWD Insurance Luncurkan Asuransi Jiwa Seumur Hidup
- Kepala BPJPH Kunjungi Sekolah Rakyat, Motivasi Siswa Raih Cita-Cita
- Dari Mancanegara untuk Ranah Minang, TIGO-M Pulang Basamo Bangun Kampung
- Agung Sedayu Group Rampungkan Pusat Konvensi Global 40 Hektare di Pesisir Tangerang
- IBEF 2026 Hadirkan 59 Perusahaan, Perkuat Kolaborasi Industri MICE Indonesia
- LLDikti Wilayah III dan PTS Jakarta Panen Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026
- TKA SMA/Sederajat 2026 Diikuti 3,8 Juta Siswa, Dugaan Kecurangan Turun 78 Persen
Usulan tersebut disampaikan Menag dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (19/1/23). Raker membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2023.
Dibanding tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik sebesar Rp514.888. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).
Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp98.379.021 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009 (40,54 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012 (59,46 persen).
Sementara usulan Kementerian Agama untuk BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734 (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175 (30 persen).
Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, lanjut Menag, untuk membayar biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784, akomodasi selama di Makkah Rp18.768.000 dan Madinah Rp5.601.840, biaya hidup Rp4.080.000, visa Rp1.224.000, dan paket layanan Masyair Rp5.540.109.
“Usulan itu atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi juga melalui proses kajian,” ucapnya.
Kebijakan formulasi komponen BPIH, menurut Menag, diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa depan.
Ditambahkan, pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya.
“Angka itu paling logis untuk menjaga agar BPKH tidak tergerus. Jadi dana manfaat itu dikurangi sisa 30 persen, sedangkan 70 persen menjadi tanggung jawab jemaah,” ucapnya.
Selain untuk menjaga BPKH, usulan tersebut juga mempertimbangkan istitha’ah, kemampuan menjalankan ibadah. Karena dalam haji ada syarat, dilakukan jika mampu.
“Kemampuan itu harus terukur, dan kami mengukurnya dengan nilai sebesar itu,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Men itu.
Kemenag selanjutnya menunggu pembahasan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR RI. “Ini baru usulan, berapa biaya yang disepakati, tergantung pembicaraan dalam Panja,” kata Menag menandaskan. (Tri Wahyuni)