BANTEN (Suara Karya): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menemui Gubernur Banten Wahidin Halim di Kantor Gubernur Banten, Jumat (28/12/2018), untuk berkoordinasi tentang penanganan bencana tsunami.
Dalam kesempatan itu Mendagri menyampaikan kepada Gubernur Banten, kementeriannya telah membangun posko sejak hari pertama bencana terjadi, serta mengerahkan sejumlah Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu penanganan bencana.
- Miliki Segudang Prestasi, Kharisma Bangsa Terpilih jadi Sekolah Unggul Garuda Transformasi
- Kharisma Bangsa Gelar STEM Expo 2026, Pamerkan 113 Proyek Inovasi Siswa SMP-SMA
- Dari STEM Expo 2026, Siswa Kharisma Bangsa Belajar Berinovasi dari Hal-Hal Sederhana
- Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa Bangkok
- LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya Menabung
- Panduan Lengkap Rute KRL dan Jadwal Shuttle Bus ke PIK 2 Terbaru dari Jakarta, Tangerang, dan Serang
- Keren, UI Sukses Boyong 12 Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026
- Cegah Resistensi Antibiotik, Wamenkes Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Lawan AMR
“Hari pertama kami sudah kirim tim, membangun posko. Hari kedua kami juga mengerahkan praja IPDN. Semua kami minta dalam komando gubernur dan bupati,” jelas Tjahjo dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Banten, Jumat (28/12/2018).
Tjahjo mengatakan Presiden telah memberikan arahan bahwa masing-masing kementerian memiliki tupoksi dalam penanganan bencana tsunami Selat Sunda.
Kementerian Dalam Negeri, kata Tjahjo, memiliki tupoksi antara lain memastikan tata kelola pemerintahan di wilayah terdampak bencana tetap berjalan, membantu identifikasi warga, ikut memastikan hal-hal berkaitan kesiapan pemilu termasuk mengecek tempat pemungutan suara.
“Tim kami akan rutin bekerja,” kata Tjahjo.
Dia meminta pemerintah Banten mencermati terus seberapa jauh potensi muntahan lava Gunung Anak Krakatau.
Mendagri juga meminta pemda membuat persiapan jangka panjang penanganan bencana.
“Persiapan jangka panjang harus dilihat, lampu-lampu, tenda, tempat pengungsian. Perencanaannya harus disiapkan sekarang. Berapa rumah rusak ringan, sedang, berat, prasarana umum rusak, kantor pemerintahan rusak, laporkan ke BNPB,” jelas dia.
Tjahjo juga meminta pemda membuat pos tanggap darurat, tanpa menunggu anggaran dari pusat.
“Jangan tunggu dari pusat, pasti akan diganti. Kami Kemendagri soal anggaran sederhana saja, kami akan ACC,” kata Tjahjo. (Wisnu Bangun)