JAKARTA (Suara Karya): Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan akan melanjutkan kebijakan yang baik dari pendahulunya, Susi Pudjiastuti, dan tetap melakukan pembelaan terhadap nelayan di Tanah Air.
“Yang penting perjuangan untuk membela nelayan, petambak garam dan pelaku usaha sektor ini,” kata Edhy Prabowo dalam acara Sertijab dan Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu.
- Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa Bangkok
- LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya Menabung
- Panduan Lengkap Rute KRL dan Jadwal Shuttle Bus ke PIK 2 Terbaru dari Jakarta, Tangerang, dan Serang
- Keren, UI Sukses Boyong 12 Penghargaan di Anugerah Diktisaintek 2026
- Cegah Resistensi Antibiotik, Wamenkes Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Lawan AMR
- Garudafood Tutup Sahabat Inspirasiku 2026 di UGM dengan Pesan ‘Lead with Action’
- Ternyata Harga Makanan di Kawasan Kuliner PIK 2 Nggak Mahal Kok, Cek Daftar Menu dan Spot Favoritnya
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 Triliun
Menurut Edhy Prabowo, dirinya tidak akan melakukan banyak perubahan struktural yang dianggap tidak perlu di KKP, setidaknya dalam jangka waktu hingga enam bulan mendatang.
Hal itu, ujar dia, karena menurut pengamatannya selama lima tahun terakhir ini, jajaran KKP telah bekerja tanpa henti sehingga dirinya masih percaya akan struktur yang ada.
Politisi Gerindra itu juga mengemukakan bahwa pada saat ini tidak ada waktu untuk membahas masa lalu tetapi dirinya akan membahas masa depan.
Sementara itu, pengamat perikanan Abdul Halim menyebutkan bahwa Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 harus dapat lebih mendorong partisipasi nelayan kecil dalam rangka melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan sektor kelautan dan perikanan nasional.
“Dorong partisipasi mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi lebih baik dalam rantai nilai perdagangan ikan, baik domestik maupun luar negeri,” kata Abdul Halim.
Menurut Abdul Halim, Edhy Prabowo yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI itu juga harus bisa memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat perikanan dan pergaraman skala kecil sebagaimana dimandatkan dalam UU No 7/2016. (Yunafry)