Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Trending:
Suara Karya

Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”

Cerobong asap dan menara SUTET PLTU Suralaya terlihat dari luar tembok pembatas
Deretan cerobong asap dan jaringan transmisi listrik di kawasan PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, tampak beroperasi di balik tembok pembatas. (Dokumen Redaksi)

Deretan cerobong asap dan jaringan transmisi listrik di kawasan PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, tampak beroperasi di balik tembok pembatas. (Dokumen Redaksi)

Oleh: Wisnu Bangun

Jepitan hukum antara Kortastipidkor Polri dan Jampidsus Kejaksaan Agung memicu efek kejut di lapangan.

Manajemen PLTU Suralaya akhirnya meruntuhkan tembok kebungkaman yang selama berminggu-minggu mereka pertahankan.

Pertahanan sunyi itu jebol tepat setelah redaksi mengirimkan tautan laporan investigasi ke ponsel pimpinan tertinggi unit pembangkit tersebut.

Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sebelumnya tak pernah merespons memecah keheningan siang di Kota Serang.

Assistant Manager Humas dan Comdev PLTU Suralaya Unit 1–7, Genta Samodra, menyapa ramah dari ujung telepon.

Kami pun menyepakati pertemuan tatap muka pada sore hari di Kota Serang dengan dalih silaturahmi.

Namun, tawa renyah dalam pertemuan itu menyimpan ketegangan psikologis yang sulit mereka sembunyikan.

Penjajakan Halus dan Pengakuan Membaca Utuh

Genta tidak datang sendirian ke lokasi pertemuan.
Ia membawa tiga rekannya dari jajaran kehumasan unit pembangkitan, yakni Lutfi, Eky, dan Fahmi.

Selama tiga puluh menit, keempat perwakilan korporasi energi itu melontarkan hujan pertanyaan ringan berbalut basa-basi.

Mereka menanyakan tempat tinggal, latar belakang aktivitas mengajar, hingga menyusupkan pertanyaan krusial soal orang dalam Suralaya yang penulis kenal.

Pertanyaan sepele itu merupakan upaya pelacakan halus untuk mengendus jejak “sumber terpercaya” redaksi.

Upaya penjajakan memuncak saat pihak kehumasan memancing informasi terbaru yang tengah redaksi kantongi.

Penulis menjawab lugas bahwa penelusuran masih berfokus pada persoalan batu bara kalori rendah serta ketegasan gaya kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.

Jawaban langsung mengenai arah penyidikan pucuk pimpinan Polri itu seketika mengubah atmosfer percakapan menjadi lebih berhati-hati.

Dalam pertemuan tersebut, pihak humas mengakui telah membaca rangkaian tulisan Menolak Jinak di Suralaya dari bagian pertama hingga kedelapan secara utuh.

Namun, mereka menghindar dan enggan menilai saat penulis menantang untuk menunjukkan bagian berita yang keliru.

Berlindung di Balik Sekat Birokrasi dan Dalih “Hanya Membakar”

Jajaran humas memilih berlindung di balik sekat struktur birokrasi daripada memberikan klarifikasi substantif soal skandal Rp5 triliun.

Mereka berdalih PLTU Suralaya terbagi dalam beberapa manajemen terpisah, mulai dari Unit 1–7, Unit 8, hingga Unit 9–10.

Setiap unit memiliki humas sendiri tanpa wewenang berbicara tanpa restu kantor pusat.

Sekat administratif itulah yang menjadi alasan tidak ada satu pun pejabat unit yang berani mengambil sikap.

Pihak unit juga terkesan cuci tangan saat penulis mendesak soal penggunaan batu bara kalori rendah yang mengancam pemadaman total (blackout) Jawa-Bali.

Mereka berdalih tugas pembangkit hanyalah membakar pasokan yang datang dan mengklaim kondisi mesin masih aman.

Jajaran kehumasan memilih bungkam tanpa menyebut satu nama pun terkait pihak pengirim batu bara bermasalah tersebut.

Padahal, standar prosedur operasi (SOP) mewajibkan unit pembangkit melakukan pengawasan ketat, bukan sekadar membakar.

Tim pengendali mutu internal unit wajib mengambil sampel ketat (pre-unloading sampling) setiap kapal tongkang yang sandar sebelum pembongkaran ke penampungan.

Ketel uap Suralaya membutuhkan batu bara berkalori standar 5.200 kkal/kg untuk menjaga efisiensi termal (Net Plant Heat Rate).

Pembakaran batu bara berkalori rendah memicu penumpukan kerak besi (slagging) dan memaksa mesin bekerja lebih boros.

Ketidakefisienan pembakaran ini membengkakkan biaya pokok penyediaan listrik dan menggerus keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Klaim mesin aman juga berbenturan dengan fenomena penurunan daya mampu (derating) saat kualitas bahan bakar jatuh di bawah spesifikasi.

Selain itu, dalih sejarah gangguan transmisi SUTET Jawa-Bali pada 2005, 2019, hingga 2025 mengabaikan fakta bahwa kegagalan pembangkit lokal sering memicu guncangan sistem interkoneksi.

Analisis Pakar Hukum dan Ekonomi

Pakar hukum dan ekonomi, Intan Widiasih, turut menanggapi dalih birokrasi pihak pembangkit tersebut.

Intan menegaskan bahwa alasan pemisahan struktur unit maupun sekadar pelaksana lapangan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum keuangan negara.

Menurut Intan, ketidaksesuaian spesifikasi bahan bakar yang dibayar mahal namun berwujud kualitas rendah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Ia menilai inefisiensi pembakaran memaksa negara menanggung beban biaya operasional berlebih yang masuk dalam ranah tindak pidana korupsi pengadaan.

Penutup: Pertanyaan di Gerbang Dermaga

Di penghujung perbincangan, pihak humas menawarkan hubungan baik melalui rilis prestasi perusahaan seperti pola kemitraan pers lokal.

Namun, jurnalisme investigasi tidak akan pernah menukar fakta dengan siaran pers pencitraan di tengah kepungan hukum di Jakarta.
Pertemuan sore di Kota Serang itu pun berakhir tanpa kesepakatan apa pun.

Barikade birokrasi Suralaya kini kelabakan mencari tahu seberapa dalam data yang redaksi pegang.

Jika oknum melumpuhkan pengawasan dermaga sehingga batu bara sampah lolos ke ruang bakar, ke mana perginya dokumen uji mutu pembanding tongkang tersebut?

(Bersambung ke Bagian 11: “Misteri Gerbang Dermaga dan Hilangnya Dokumen Uji Mutu Tongkang”)

 

Berita Terkait