JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka kesempatan lebih luas bagi anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan.
Langkah itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperkuat akses pendidikan yang inklusif dan merata, sekaligus memastikan setiap warga negara memperoleh hak pendidikan berkualitas tanpa terkendala usia, kondisi ekonomi, maupun letak geografis.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI),Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Any Sayekti mengatakan, keberadaan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) memiliki peran strategis dalam menopang sistem pendidikan nasional.
Menurut Any, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah menjadi sarana penting untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat, termasuk anak tidak sekolah, pekerja produktif, serta warga yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
“Saat ini, ada 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia. Mereka menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program Wajib Belajar (Wajar) 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala di sekolah formal,” ujar Any.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengakuan ijazah pendidikan kesetaraan. Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C diakui secara sah oleh negara, serta memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah pendidikan formal.
Dengan pengakuan itu, lanjut Any, lulusan Paket C memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sesuai dengan persyaratan seleksi yang berlaku.
“Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS) di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga diperkuat melalui keikutsertaan warga belajar pendidikan kesetaraan dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA). Hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses pendaftaran ke perguruan tinggi.
Mengacu pada Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, peserta TKA dari jalur pendidikan nonformal meliputi murid kelas 6 program Paket A, kelas 9 program Paket B, dan kelas 12 program Paket C.
Sementara itu, peserta dari jalur pendidikan informal berasal dari kalangan murid sekolah-rumah.
“Hasil TKA menjadi salah satu indikator objektif penyetaraan capaian belajar warga belajar nonformal. Nilai TKA Paket C dapat digunakan secara sah saat proses seleksi pendaftaran perguruan tinggi,” jelas Any.
Dukungan terhadap pelaksanaan TKA terlihat dari tingginya partisipasi warga belajar pendidikan kesetaraan. Tahun ini, sebanyak 103.362 warga belajar Paket C tercatat mengikuti TKA secara nasional.
Jumlah tersebut terdiri atas 93.274 peserta secara daring dan 10.088 peserta secara semi-daring.
Penyelenggaraan TKA pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara serentak dengan materi ujian yang sama seperti pendidikan formal. Hal itu dilakukan untuk menjamin validitas dan kesetaraan capaian akademis para lulusan.
Selain peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pendidikan kesetaraan juga menawarkan program unggulan berupa penguatan keterampilan vokasional dan kecakapan hidup (life skills).
Lewat program tersebut, warga belajar tak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali keterampilan yang dapat menunjang kesiapan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri.
Dari sisi pembelajaran, SPNF juga memberi fleksibilitas waktu dan metode belajar agar dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta. Meski demikian, fleksibilitas tetap diimbangi dengan penjagaan kualitas dan standar mutu pendidikan.
Kurikulum pendidikan kesetaraan disusun dengan mengacu pada capaian standar kurikulum pendidikan formal.
Struktur pembelajarannya diukur melalui target Satuan Kredit Kompetensi (SKK), yang dilaksanakan dengan tiga moda utama, yakni tatap muka, pembelajaran berbasis modul, dan pembelajaran daring.
Untuk memastikan materi pembelajaran terserap secara optimal, SPNF juga melaksanakan evaluasi hasil belajar secara berkala pada setiap akhir semester di seluruh jenjang pendidikan.
“Dengan kurikulum yang terstandar, jaminan mutu pembelajaran, fleksibilitas waktu, serta keunggulan vokasional, kami dorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan demi masa depan yang lebih baik,” kata Any menandaskan. (Tri Wahyuni)
