SMPN 1 Lohbener Buka Rombel Baru Tampung 24 Siswa SDN Sukasari

JAKARTA (Suara Karya): Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akhirnya membuka rombongan belajar (rombel) baru guna menampung 24 siswa dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukasari, Kecamatan Arahan.

“Pembukaan rombel baru ini karena jarak tempuh lokasi SDN 2 Sukasari lebih dekat ke SMPN 1 Lohbener daripada ke SMPN 1 Arahan,” kata Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Supardo saat ditanya solusi atas 24 siswa SD 2 Sukasari yang terkatung-katung nasibnya.

Dijelaskan, sejak awal 24 siswa SDN 2 Sukasari mendaftarkan diri ke SMPN 1 Lohbener pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019. Mereka tidak mau mendaftar ke sekolah zonasinya SMPN 1 Arahan karena lokasinya yang justru jauh dari rumah.

Karena kuota siswa baru di SMPN 1 Lohbener terbatas, lanjut Supardo, maka para siswa tidak tertampung di sekolah pilihan tersebut. Para orang tua dari 24 siswa itu kemudian melakukan musyawarah bersama Dinas Pendidikan dan dari satuan pendidikan terkait.

“Mereka merasa tidak terlayani karena belum ada satuan pendidikan (SMP Negeri) yang jaraknya dekat dengan rumah mereka,” lanjut Supardo.

Sebelumnya diberitakan jika seluruh siswa yang berasal dari SDN 2 Sukasari tersebut tidak diterima di SMP Negeri manapun pada saat PPDB tahun ini.

Supardo menjelaskan, kabar tidak diterimanya siswa tersebut tidak benar. Sebab para pemangku kepentingan telah bertemu untuk mencari jalan keluar terbaik bagi para siswa yang berasal dari SDN 2 Sukasari.

“Akhirnya diputuskan seluruh siswa tersebut diterima di SMPN 1 Lohbener dengan asumsi dibentuk satu rombongan belajar tertentu dengan tersedia ruang kelas dan tenaga pendidiknya,” ujar Supardo.

Direktur Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Khamim mengatakan, pelaksanaan teknis PPDB sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Permendikbud 20 Tahun 2019 revisi dari Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang pelaksanaan PPDB.

“Kewenangan ada di pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Khamim. (Tri Wahyuni)