TANGSEL (Suara Karya): Universitas Terbuka (UT) memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga pendidik.
Kolaborasi tersebut ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, disela kegiatan Seminar Wisuda UT Tahun Akademik 2025/2026 Genap Wilayah II di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan (Tangsel), pada Senin (13/7/26).
Rektor UT, Prof Dr Ali Muktiyanto menegaskan, pihaknya akan terus memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah, guna memperkuat kualitas sumber daya manusia, terutama aparatur dan tenaga pendidikan.
“Universitas Terbuka hadir sebagai solusi bagi daerah yang menghadapi keterbatasan akses perguruan tinggi dan kekurangan guru. Karena model perkuliahan UT yang fleksibel cocok untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, serta kapabilitas SDM, khususnya aparatur pemerintah daerah,” ujarnya.
Kerja sama dengan Kabupaten Bangka Selatan lahir dari kebutuhan mendesak daerah tersebut terhadap tenaga pendidik.
Seperti dikemukalan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Anshori, S.AP, M.Si, daerahnya saat ini tengah menghadapi tantangan serius akibat terbatasnya rekrutmen guru.
Disebutkan, sedikitnya ada 56 guru di Bangka Selatan yang tahun ini akan memasuki masa pensiun. Di sisi lain, dari 70 formasi guru yang diajukan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Bangka Selatan, hanya bisa dipenuhi sekitar 20 persen saja.
“Secara keseluruhan, Bangka Selatan butuh sekitar 85 guru, termasuk sekitar 30 guru mata pelajaran untuk jenjang sekolah dasar dan menengah. Kebutuhan itu diperkirakan akan terus bertambah seiring gelombang pensiun pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Untuk menjawab persoalan guru tersebut, Pemkab Bangka Selatan menggandeng UT melalui skema guru pendamping yang melibatkan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Sebanyak 17 mahasiswa UT disiapkan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
“Kami tidak mencari pengganti guru, tetapi pendamping. Mahasiswa yang masih kuliah dapat membantu sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Mereka ditempatkan di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya,” kata Anshori.
Program tersebut memanfaatkan berbagai kegiatan akademik UT, seperti Program Pengalaman Lapangan Persekolahan (PLP) dan Program Peluang Belajar di Luar Program Studi (Peluru), yang merupakan pengembangan dari skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Wakil Rektor UT Bidang Akademik, Rahmat Budiman menjelaskan, kerja sama dengan Pemkab Bangka Selatan itu tidak hanya membantu sekolah memenuhi kebutuhan guru, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kompetensi mahasiswa calon pendidik.
“Pelaksanaan kerja sama ini dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi mahasiswa FKIP, khususnya para guru dan calon guru untuk melaksanakan praktik di wilayah Bangka Selatan,” katanya.
Selain menghadapi kekurangan tenaga pengajar, Bangka Selatan juga dihadapkan pada rendahnya jumlah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik. Dari sekitar 50 pelamar yang mendaftar, hanya sekitar 30 persen yang telah mengantongi sertifikasi.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap UT dapat membuka Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Pangkalpinang untuk mempercepat peningkatan kualitas tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Prof Ali Muktiyanto menegaskan, model pendidikan terbuka dan jarak jauh yang dikembangkan UT semakin relevan untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.
Menurut dia, UT tidak hanya memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi juga memperkuat kapasitas aparatur daerah melalui berbagai program akademik, termasuk Program Pascasarjana.
Saat ini, Program Pascasarjana UT memiliki sekitar 3.500 mahasiswa aktif yang tersebar di berbagai program studi, termasuk Program Doktor Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Manajemen.
Selain mahasiswa reguler yang mendominasi sekitar 60-70 persen, UT juga membuka jalur kerja sama dan afirmasi untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintah dan masyarakat daerah.
“UT kini tengah bertransformasi dari perguruan tinggi yang besar menjadi perguruan tinggi yang berdampak besar. Kami ingin manfaat pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat Indonesia di mana pun berada,” katanya.
Komitmen tersebut juga terlihat dari keberhasilan kolaborasi UT dengan Pemerintah Provinsi Bali. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menilai, kehadiran UT menjadi solusi atas ketimpangan akses pendidikan tinggi di Pulau Dewata.
Menurutnya, perguruan tinggi di Bali masih terkonsentrasi di Denpasar, Badung, dan Singaraja, sementara lima kabupaten lainnya belum memiliki perguruan tinggi.
“UT luar biasa karena membuka ruang bagi anak-anak muda untuk tetap tinggal bersama keluarga sambil kuliah. Biayanya relatif terjangkau, kualitasnya baik, dan program studinya beragam,” ucap Wayan Wiasthana.
Pemerintah Provinsi Bali pun mendukung program pendidikan jarak jauh tersebut melalui skema ‘Satu Keluarga Satu Sarjana’ yang menyasar masyarakat kurang mampu.
Selain biaya kuliah, penerima bantuan juga memperoleh dukungan berupa paket internet, buku, dan berbagai kebutuhan pembelajaran lainnya.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali sekaligus membantu menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Bisnis UT, Dr Hendrian menegaskan, kampus tersebut akan terus memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“UT sedang mengenalkan kembali bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Kerja sama dengan berbagai pemerintah daerah akan terus diperluas agar akses pendidikan berkualitas dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia,” pungkasnya. (Tri Wahyuni)