JAKARTA (Suara Karya): Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025 menuai reaksi dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Ucapan Purbaya yang menyebut, “yang ada beberapa kilang dibakar, kan”, dianggap bisa menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menegaskan bahwa insinuasi adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran kilang merupakan tuduhan serius yang tidak bisa dilontarkan tanpa dasar. “Setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik punya bobot besar terhadap persepsi masyarakat. Karena itu, hal semacam ini harus diluruskan dengan penjelasan berbasis fakta hukum dan hasil investigasi teknis yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Arie.
- Tim Bola Tangan Indonesia Raih Medali Perak dan Perunggu di Thailand
- MENOLAK JINAK DI SURALAYA (BAGIAN 6): Menelusuri Jejak Aliran Dana Rp5 Triliun di Mulut Tambang
- Gugatan Moral Untuk Andra Soni, Tentang Mereka yang Belum Ditemukan (Surat Terbuka)
- Timnas Bola Voli Pantai Putra Bidik Medali Emas di Asian Games Jepang
- Hadiyanto Terpilih Jadi Kakanwil Kemenkum Banten Baru Lewat Sistem E-Voting
- Peserta JAPFA Chess Festival 2026 Meningkat
- Aksi Wali Kota Serang, Budi Rustandi Eksekusi Pengerukan Muara demi Kelancaran Perahu Nelayan
- Bank Banten Dituntut Beri Jaminan Keamanan Sistem dan Likuiditas RKUD Sebelum Tiga Pemda Tangerang Raya Pindahkan Dana
Menurut FSPPB, jika memang tidak ada bukti sahih, sebaiknya pernyataan tersebut segera dikoreksi. “Kami ingin marwah pekerja dan perusahaan tetap terjaga, sekaligus memastikan kepercayaan publik terhadap negara tidak terkikis,” tambahnya, Rabu (1/10/2025).
Lebih jauh, FSPPB mengingatkan publik bahwa pembangunan maupun revitalisasi kilang, seperti Refinery Development Master Plan (RDMP), bukan pekerjaan singkat dan sederhana. Arie menyebut pembangunan kilang merupakan proyek peradaban industri yang membutuhkan waktu panjang, investasi raksasa, dan koordinasi lintas sektor.
Ia menekankan setidaknya ada empat faktor krusial:
• Kebijakan politik dan ekonomi yang konsisten, termasuk regulasi dan kepastian investasi.
• Aspek sosial-budaya, mulai dari pembebasan lahan hingga penerimaan masyarakat.
• Keselamatan dan lingkungan (HSSE) dengan standar internasional yang ketat.
• Konstruksi berteknologi tinggi yang berisiko besar dan tidak bisa dijalankan serampangan.
“Jika tantangan sebesar ini disederhanakan, publik bisa salah paham, dan itu akan mereduksi kerja keras seluruh insan Pertamina yang berada di garis depan pembangunan energi nasional,” jelas Arie.
Dorongan untuk Reintegrasi Pertamina
Dalam kesempatan yang sama, FSPPB juga kembali menggaungkan gagasan reintegrasi Pertamina dari hulu hingga hilir. Serikat pekerja mengusulkan agar fungsi SKK Migas dan BPH Migas dikembalikan ke dalam Pertamina, di bawah kendali langsung Presiden RI.
Menurut Arie, reintegrasi akan memberi keuntungan strategis: memperkuat kedaulatan energi, mengurangi impor migas sehingga menekan defisit perdagangan, serta menciptakan tata kelola energi yang lebih terintegrasi dan efisien.
“FSPPB tetap berkomitmen menjaga martabat pekerja Pertamina, sekaligus memastikan perusahaan terus berperan sebagai lokomotif energi nasional. Kami ingin sistem energi kita dibangun secara berdaulat, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (Boy)