JAKARTA (Suara Karya): Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti resmi meluncurkan Program Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (30/8/23).
Program itu bertujuan meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tercapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) dengan target minimal 98 persen penduduk.
Hadir dalam peluncuran yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar; serta Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.
Ghufron menyebut, capaian UHC melalui Program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yang mencakup Desa Peduli Kesehatan dengan 15 program prioritas.
“Salah satu dari 15 program prioritas adalah BPJS Kesehatan yang mencakup 100 persen penduduk desa sebagai peserta JKN,” ujar mantan Wakil Menteri Kesehatan itu.
Program Pesiar dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Inpres tersebut menginstruksikan kepada 30 kementerian/lembaga, termasuk bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
Untuk itu, BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Kementerian Desa dan PDTT; serta Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga tingkat desa dan kelurahan lewat kegiatan Pesiar.
Kementerian Desa dan PDTT juga menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 yang menginstruksikan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi Program JKN di masyarakat desa.
“Nantinya, proses pemetaan akan dibantu Agen Pesiar yang ditunjuk Pemerintah Desa. Mereka akan menyisir wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa.
“Hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” ucap Ali Ghufron.
Ditambahkan, BPJS Kesehatan telah menjalankan uji coba program di 126 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meski ada tantangan, Ali Ghufron optimis program akan berjalan dengan baik, berkat dukungan seluruh pihak.
“Program Pesiar mendorong percepatan capaian UHC, guna memberi perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk di tingkat desa,” ucap Ali Ghufron menegaskan.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa dan PDTT; penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT; serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemda Jombang.
Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan, anggaran negara telah meningkat 20 persen dan sebagian besar untuk masalah kesehatan. Diharapkan, hal itu akan memberi dampak positif pada penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Program JKN.
“Keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan muncul pada SDGs Desa. Artinya, BPJS Kesehatan harus dimiliki seluruh masyarakat, tak terkecuali warga desa yang masih miskin.
Bupati Jombang, Mundjidah Wahab memberi apresiasi atas Program Pesiar. Karena BPJS Kesehatan telah menjangkau penduduk desa untuk menjadi peserta JKN melalui program tersebut.
“Seluruh jajaran Pemerintah Daerah Jombang berkomitmen untuk melakukan percepatan jumlah cakupan kepesertaan Program JKN sesuai rencana dalam RPJMN tahun 2024,” tuturnya.
Mundjidah berharap kepada seluruh jajaran pemerintahan kecamatan, kelurahan serta desa agar bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud.
Salah satu Agen Pesiar yang ditugaskan di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Sulastri mengungkapkan, Program Pesiar merupakan langkah positif yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memberi perlindungan kesehatan kepada penduduk desa yang belum terjamin dalam Program JKN.
Selaku Kepala Dusun Losari Krajan, Sulastri mengaku rutin melakukan pemetaan kepada penduduk desa yang belum terdaftar dalam Program JKN. “Di Desa Losari, ada 4 Agen Pesiar. Kami saling bantu dalam menjalankan tugas, ketika melakukan pemetaan, menyisir penduduk yang belum menjadi peserta, serta mengadvokasi hingga melakukan pendaftaran,” katanya.
Meski ditugaskan di Desa Losari, Sulastri kadang membantu proses pendaftaran di desa lain seperti di Lamongan, Malang bahkan Kediri.
Sulastri mengakui saat menjalankan tugasnya, tak sedikit masyarakat yang memberi penolakan. Namun, ia tak bosan memberi pemahaman kepada penduduk desa bahwa Program JKN bisa menjadi alat untuk berobat tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.
Dengan manfaat yang dihadirkan, ia juga berharap Program JKN terus berkelanjutan, sehingga bisa memfasilitasi masyarakat untuk mendapat akses layanan kesehatan yang kian optimal. (Tri Wahyuni)