JAKARTA (Suara Karya): Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kini tidak berlaku lagi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Afirmasi peserta didik dari keluarga kurang mampu ditunjukkan lewat kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Jadi tak perlu lagi repot-repot cari SKTM, tunjukkan saja kartu KIP,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam briefing seputar Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (9/1/2019).
- O2SN 2026 Resmi Berakhir, Provinsi Jawa Barat Raih Juara Umum
- Peringati HKN ke-62, Kemenkes Gelar Jalan Sehat Serentak di 132 Titik
- Miliki Segudang Prestasi, Kharisma Bangsa Terpilih jadi Sekolah Unggul Garuda Transformasi
- Kharisma Bangsa Gelar STEM Expo 2026, Pamerkan 113 Proyek Inovasi Siswa SMP-SMA
- Dari STEM Expo 2026, Siswa Kharisma Bangsa Belajar Berinovasi dari Hal-Hal Sederhana
- Satu Lagi Karya PIK 2, Pusat Belanja Prestisius Nuansa Bangkok
- LPS dan Kompas TV Gelar FINVOICE 2026, Ajak Anak Muda Kampanyekan Budaya Menabung
- Panduan Lengkap Rute KRL dan Jadwal Shuttle Bus ke PIK 2 Terbaru dari Jakarta, Tangerang, dan Serang
Muhadjir menjelaskan, peniadaan SKTM dalam PPDB mempertimbangkan kasus pemalsuan SKTM yang marak terjadi pada PPDB tahun 2018 lalu. Lebih kebijakan baru ini, pemerintah menjamin peserta didik penerima KIP dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Selain KIP, lanjut Muhadjir, keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program layanan sosial lainnya juga bisa menjadi siswa afirmasi kurang mampu. “Keluarga yang mendapatkan PKH atau program layanan sosial lain juga bisa menunjukkan kartunya agar bisa masuk sebagai siswa peserta afirmasi,” ujarnya.
Ditambahkan, kebijakan baru itu akan segera disosialisasikan dengan membuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dan surat edaran tentang PPDB berbasis zonasi tahun ajaran 2019/2020.
Sementara itu Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Kemdikbud Hamid Muhammad menyebut, hingga kini Permendikbud tentang PPDB berbasis zonasi tahun ajaran 2019/2020 masih dibahas. Ia memperkirakan regulasi itu rampung pada akhir Januari 2019.
“Kami akan upayakan Permendikbud tentang PPDB keluar paling lambat akhir Januari ini,” kata Hamid menegaskan.
Tentang kegiatan brifieng, Mendikbud menjelaskan, tata kelola pelaksanaan anggaran 2019 menjadi penting untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Tata kelola itu mencakup 6 hal utama yang harus diperhatikan.
“Mengelola anggaran dalam jumlah yang besar tidaklah mudah. Sering orang tergelincir dalam tindakan yang koruptif. Karena itu, pentingnya mengingatkan pada semua pihak agar menggunakan anggaran dengan baik,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo; Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Widiyanto Poesoko; Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M Yusuf Ateh; dan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Jan S Maringka. (Tri Wahyuni)