JAKARTA (Suara Karya): Ketua Perkumpulan Wredatama Kelautan Dan Perikanan (PWKP) Aji Sularso mengatakan, kurangnya komunikasi yang efektif antara kementerian dengan asosiasi perikanan menjadi sorotan. Isu utama yang disampaikan para asosiasi adalah kesulitan dalam menjalin hubungan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Beberapa asosiasi merasa pendekatan yang digunakan oleh kementerian perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan sektor perikanan,” kata Aji di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Aji menekankan pentingnya tindakan nyata, bukan sekadar seminar atau pertemuan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih banyak hidup di garis kemiskinan. Hal ini mencerminkan urgensi pengelolaan sektor kelautan yang lebih terarah, agar dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Lebih lanjut, ia juga membahas kebijakan kementerian yang kadang tidak sejalan dengan visi bisnis sektor perikanan, sehingga sulit diimplementasikan dengan baik. Misalnya, hilirisasi rumput laut yang baru dapat dilaksanakan jika industri hulunya berjalan dengan baik. Dalam hal ini, penting bagi kebijakan kementerian untuk selaras dengan kebutuhan dan tujuan bisnis.
Ia menegaskan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah hilirisasi sektor kelautan, yang belum optimal. Banyak komoditas perikanan, seperti rumput laut, masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, sementara negara lain, seperti Filipina, mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, sektor kelautan harus bisa mengolah bahan baku perikanan di dalam negeri, bukan sekadar mengekspor bahan mentah.
Aji juga menyoroti pentingnya hubungan antara industri pengolahan perikanan dan nelayan. Beberapa industri, seperti pengolahan ikan di Bitung, terhambat karena kesulitan dalam memperoleh bahan baku yang terjangkau dan stabil. Jika industri dapat bermitra langsung dengan nelayan, maka pasokan bahan baku dapat dijamin. Namun, masalah harga yang terlalu tinggi menjadi tantangan utama. (Boy)