JAKARTA (Suara Karya): Industri film tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket dan hiburan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi berbagai sektor usaha, mulai dari transportasi, perhotelan, makanan dan minuman, pariwisata, teknologi digital, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, industri film nasional memiliki prospek yang semakin menjanjikan. Sejumlah film yang sukses meraih pendapatan tinggi dan melibatkan banyak kreator lokal menunjukkan besarnya potensi ekonomi industri berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) tersebut.
Capaian itu menunjukkan bahwa industri film dapat menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka peluang kerja bagi talenta nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Jakarta Film Society (JFS) x Jakarta Economic Forum (JEF) 2026, yang mempertemukan regulator, perbankan, lembaga penjaminan, investor, dan pelaku industri untuk membahas pengembangan industri perfilman, termasuk akses pembiayaan dan investasi.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah penyesuaian instrumen pembiayaan, ekuitas, dan penjaminan dengan karakteristik industri film. Forum tersebut juga membahas penguatan mitigasi risiko serta keterhubungan antara produksi film, pembiayaan, dan akses pasar.
Pemanfaatan data industri turut menjadi perhatian untuk mendukung penilaian potensi komersial proyek film dan pengambilan keputusan investasi.
Tiga Prioritas Pengembangan Industri Film
Pada penutupan JFS x JEF 2026 di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Rabu (21/10/2026), para pemangku kepentingan menyepakati Joint Communiqué yang memuat rencana aksi penguatan industri perfilman di Jakarta.
Kesepakatan tersebut mencakup tiga prioritas. Pertama, memperluas akses pembiayaan, termasuk melalui skema yang memanfaatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual.
Kedua, mendorong penyederhanaan proses perizinan produksi film agar Jakarta semakin kompetitif sebagai lokasi produksi. Ketiga, memperkuat ekosistem dan basis data industri perfilman untuk mendukung penyusunan kebijakan, pengembangan bisnis, dan perluasan investasi.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Communiqué oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta seluruh peserta forum JEF Policy Lab.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menandatangani kerja sama strategis dengan Netflix terkait rencana produksi sejumlah film di Jakarta.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan industri kreatif, peningkatan aktivitas ekonomi, dan penguatan sektor pariwisata di Ibu Kota.
Rano mengatakan, Jakarta memiliki modal kuat untuk berkembang menjadi pusat industri film di kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa dan proporsi penduduk usia produktif mencapai 71,26%, Jakarta memiliki potensi dalam pengembangan talenta kreatif dan industri berbasis pengetahuan.
Kemitraan dengan pelaku industri global diharapkan dapat mendorong transfer pengetahuan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka peluang kerja baru bagi generasi muda.
BI Provinsi DKI Jakarta selanjutnya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, industri keuangan, komunitas kreatif, investor, dan mitra internasional untuk memperkuat industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Berbagai inisiatif, termasuk Jakarta Youth Film Festival (JYFF), turut menjadi bagian dari upaya pengembangan ekosistem perfilman dan penguatan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi kreatif regional. (Boy)