JAKARTA (Suara Karya): Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama unsur terkait mengimplementasikan penyemaian dry ice (es kering) lewat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurai kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Unsur terkait meliputi TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Teknik itu menargetkan lapisan inversi atmosfer yang menahan asap di dekat permukaan, terutama ketika awan potensial untuk penyemaian hujan terbatas.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani menjelaskan, penyemaian dry ice menjadi salah satu langkah taktis untuk mengatasi kondisi atmosfer yang menghambat penyebaran asap.
Dalam kondisi tertentu, asap karhutla yang sangat pekat terjebak di lapisan atmosfer dekat permukaan hingga ketinggian 6.000–7.000 kaki, bahkan bisa lebih tinggi.
“Lapisan inversi bertindak seperti tutup yang menghambat pergerakan udara vertikal. Melalui penyemaian dry ice secara akurat dari pesawat di atas lapisan tersebut, kita berupaya menghilangkan tutup inversi ini,” kata Teuku Faisal Fathani, di Jakarta, Selasa (20/10/26).
Sublimasi dry ice memicu pendinginan dan penurunan suhu secara mendadak, sehingga ‘pintu’ aliran konveksi kembali terbuka dan asap dapat naik secara vertikal untuk terurai dan memperbesar peluang untuk awan agar bisa tumbuh untuk kemudian disemai.
Ia menegaskan, penggunaan dry ice dalam operasi ini memiliki tujuan berbeda dari penyemaian awan untuk memicu hujan. BMKG secara khusus menargetkan lapisan inversi yang menahan asap serta mengintervensi lapisan isoterm untuk mengubah kestabilan udara di atmosfer bagian atas.
Upaya tersebut menjadi alternatif taktis ketika kondisi langit cenderung kering dan jumlah awan potensial untuk disemai terbatas.
Tolok Ukur Keberhasilan
BMKG mengevaluasi keberhasilan intervensi dry ice melalui sejumlah parameter terukur, terutama peningkatan jarak pandang (visibility) dan penurunan konsentrasi partikel polutan PM2.5 di udara.
Kedua indikator tersebut membantu menggambarkan perubahan kondisi atmosfer dan kualitas udara di wilayah terdampak, termasuk kawasan yang memiliki peran penting bagi objek vital seperti bandar udara.
Faisal menyampaikan, hasil pemantauan selama beberapa hari pelaksanaan menunjukkan indikasi perbaikan kondisi di sejumlah wilayah terdampak. Contohnya, terlihat di Palembang, ketika jarak pandang berangsur membaik setelah pelaksanaan intervensi.
Meski demikian, BMKG tetap memerlukan pemantauan dan analisis data untuk menilai perkembangan dampak operasi secara berkelanjutan.
“Dalam beberapa hari pelaksanaan, intervensi dry ice menunjukkan indikasi dampak yang cukup baik. Jarak pandang di wilayah terdampak berangsur membaik, seperti sempat terjadi di Palembang beberapa hari lalu,” tuturnya.
Kondisi itu, menurut Teuku Faisal, penting untuk mendukung operasional armada udara satuan tugas (satgas), termasuk helikopter water bombing dan pesawat patroli, sekaligus membantu aktivitas penerbangan sipil kembali berjalan lebih normal sesuai kondisi keselamatan penerbangan.
Perbaikan jarak pandang menjadi faktor penting bagi kelancaran operasi penanggulangan karhutla melalui udara. “Ketika kondisi memungkinkan dan memenuhi ketentuan keselamatan, armada udara dapat menjalankan misi pemadaman serta patroli secara lebih optimal,” pungkasnya.
Namun, efektivitas intervensi tetap bergantung pada kondisi atmosfer dan perkembangan kebakaran di lapangan.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto menegaskan, OMC melalui penyemaian dry ice merupakan bagian dari rangkaian penanganan karhutla, bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kebakaran maupun kabut asap.
Upaya itu perlu berjalan beriringan dengan pemadaman di darat, patroli, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dan organisasi nonpemerintah dalam mencegah dan memadamkan kebakaran.
Dalam pelaksanaannya, BMKG menyusun strategi intervensi atmosfer berdasarkan analisis meteorologi dan kondisi lapangan.
TNI dan Kemenhan mendukung pengerahan armada penerbangan, BNPB mengoordinasikan dukungan penanggulangan bencana, Kemenhut mendukung penanganan karhutla di darat, sedangkan BRIN berkontribusi melalui dukungan riset dan kajian ilmiah.
Kolaborasi tersebut memperkuat koordinasi antarlembaga agar setiap upaya penanganan saling melengkapi.
Menurut Tauku Faisal, OMC bukan satu-satunya upaya untuk menanggulangi karhutla. Pemadaman di darat, patroli, penegakan hukum, serta gerakan sukarela masyarakat dan NGO juga memegang peranan penting.
“Semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu mengakhiri karhutla secepat mungkin. Karena itu, setiap upaya harus berjalan selaras, saling mendukung, dan berkesinambungan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas instansi menjadi modal penting untuk menghadapi dinamika karhutla di Sumatra dan Kalimantan.
“BMKG akan terus mengoptimalkan dukungan berbasis analisis atmosfer melalui OMC, sejalan dengan langkah pemadaman dan pencegahan di lapangan, agar penanganan karhutla berlangsung terpadu dan dampak kabut asap terhadap masyarakat serta aktivitas transportasi dapat ditekan,” kata Teuku Faisal menandaskan. (Tri Wahyuni)