Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Trending:
Suara Karya

242.382 Guru PPPK Paruh Waktu akan Beralih jadi ASN Pusat Mulai 1 Januari 2027

JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak 242.382 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat mulai 1 Januari 2027.

“Pengalihan dilakukan secara serentak tanpa tes,” kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani dalam acara ‘Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik’, di Jakarta, Rabu (18/11/26).

Nunuk dalam kesempatan itu didampingi Sedirjen GTK, Temu Ismail; dan Direktur Pendidikan Profesi Guru, Ferry Maulana Putra.

Hadir pula pejabat di lingkungan Ditjen GTK, yaitu Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Arif Jamali; Direktur Guru Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto; Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Saiful Bari; dan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Iwan Junaedi.

Nunuk menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi tata kelola guru yang tengah disiapkan pemerintah untuk memperkuat kepastian status, kesejahteraan, serta pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

“Pengalihan status ini merupakan amanat pimpinan negara yang telah disampaikan dalam pengumuman pemerintah bersama DPR pada 6 November 2026,” ujarnya.

Saat ini, Kemendikdasmen tengah melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan seluruh guru yang akan dialihkan benar-benar masih aktif mengajar dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Proses pendataan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, badan kepegawaian daerah (BKD), serta operator pendidikan di sejumlah wilayah,” kata Nunuk.

Pendataan dibagi dalam 3 wilayah, yakni Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Langkah tersebut diperlukan agar tidak ada guru yang tertinggal dalam proses pengalihan status.

“Guru yang tercatat dalam data, harus dipastikan masih menjalankan tugas mengajar, dan tidak berhenti mengajar selama lebih dari dua semester berturut-turut,” ucapnya.

Setelah proses verifikasi selesai, pemerintah akan menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) dan aturan teknis turunannya.

“Harapannya, akhir tahun ini seluruh perangkat hukum yang menjadi dasar penataan guru sudah tersedia,” katanya.

Dengan perubahan status tersebut, maka penggajian 242.382 guru PPPK paruh waktu yang dialihkan akan ditanggung pemerintah pusat, melalui anggaran yang dikelola Kemendikdasmen. “Pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran gaji mereka dalam APBD 2027,” tegasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Temu Ismail menambahkan, pengalihan tersebut perlu dibedakan dari status PPPK penuh waktu yang selama ini bekerja di pemerintah daerah.

Saat ini, ada sekitar 935.366 guru PPPK penuh waktu yang masih berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah. Sementara 242.382 guru PPPK paruh waktu menjadi kelompok yang akan dialihkan ke pemerintah pusat.

Meski demikian, pengelolaan guru ke depan tidak sepenuhnya menghilangkan peran pemerintah daerah. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, termasuk pengelolaan kinerja, absensi, pembinaan, serta penugasan guru, akan diatur lebih lanjut melalui regulasi.

Nunuk kembali menegaskan, sentralisasi tata kelola guru bukan semata-mata untuk mengambil alih pembiayaan gaji dari daerah ke pusat.

“Lebih dari itu. Pemerintah ingin memastikan penempatan guru sesuai kebutuhan, memperkuat profesionalisme, serta mengurangi intervensi politik dalam pengelolaan tenaga pendidik,” ucapnya.

Karena itu, guru yang dialihkan statusnya tidak otomatis akan tetap ditempatkan di sekolah tempat mereka mengajar saat ini. Penugasan dan distribusi akan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan.

Tunjangan Guru Tembus Rp90 Triliun

Di luar kebijakan pengalihan status, Kemendikdasmen mencatat penyaluran aneka tunjangan guru sepanjang 2026 mencapai lebih dari Rp90 triliun.

Temu Ismail menyebutkan, total anggaran aneka tunjangan bagi guru ASN daerah mencapai Rp70,64 triliun. Sementara untuk guru non-ASN mencapai Rp20,21 triliun.

Tunjangan tersebut meliputi tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan bagi guru ASN daerah, serta tunjangan dan insentif bagi guru non-ASN.

“Salah satu perubahan dalam penyaluran tunjangan tahun ini adalah pembayaran tunjangan bagi guru non-ASN yang dilakukan setiap bulan. Sebelumnya, pada 2025, penyaluran masih dilakukan setiap tiga bulan,” katanya.

Peningkatan anggaran tunjangan juga dipengaruhi percepatan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2024 dan 2025. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik mencapai hampir 2,8 juta orang atau sekitar 93 persen dari total guru di Indonesia.

Selain sertifikasi, Kemendikdasmen juga memperluas kesempatan peningkatan kualifikasi akademik guru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

“Pada 2025, sebanyak 12.500 guru telah difasilitasi melalui program tersebut. Di tahun 2026, jumlah guru yang berhasil mengikuti peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 mencapai 61.777 orang,” katanya.

Program ini memungkinkan guru melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan tugas mengajar karena perkuliahan dapat dilakukan secara fleksibel sesuai mekanisme perguruan tinggi penyelenggara.

Untuk menyiapkan calon pendidik, pemerintah juga telah meluluskan 92.001 peserta PPG calon guru.

Nasib Guru Non-ASN

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan keberlanjutan tugas 172.323 guru non-ASN yang belum memperoleh status ASN. Mereka tetap dapat menjalankan tugas mengajar di satuan pendidikan melalui perpanjangan kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah.

“Pemerintah akan menerbitkan kembali surat edaran sebagai dasar keberlanjutan penugasan guru non-ASN tersebut. Kebijakan ini diperlukan agar kegiatan pembelajaran di sekolah tidak terganggu, sambil menunggu kesempatan ikut seleksi ASN,” ucap Nunuk.

Sementara itu, bagi pendidik nonformal, pemerintah masih menghadapi kendala regulasi untuk memberikan akses sertifikasi melalui PPG. Karena ketentuan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen membatasi sasaran pendidikan profesi guru pada guru yang mengajar di satuan pendidikan formal.

Meski demikian, pendidik nonformal tetap memperoleh kesempatan meningkatkan kualifikasi akademik melalui program S1/D4. Tercatat sekitar 20.000 pendidik nonformal telah mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik.

Mereka juga dapat insentif Rp400 ribu per bulan, sesuai syarat yang ditetapkan pemerintah. Pembenahan regulasi pendidikan diharapkan ke depan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik nonformal. (Tri Wahyuni)

Terkini Kesra Lainnya

Berita Terkait