Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Trending:
Suara Karya

Praktisi Hukum Soroti Penanganan Kasus Yayasan Pasim Sukabumi, Minta Penyidik Jaga Profesionalisme

JAKARTA (Suara Karya): Penanganan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan pasangan suami istri pimpinan Yayasan Pasim Sukabumi di Polres Sukabumi Kota kembali menjadi sorotan. Praktisi hukum sekaligus Co-Founder Qq LawFirm, Gilang Ramdhani, meminta penyidik dan seluruh pihak bertindak profesional sesuai koridor hukum yang berlaku.

Gilang mengatakan hal itu dimaksudkan agar hak seluruh pihak, baik pelapor, korban, maupun tersangka, sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kepada Kanit dan tim penyidik, jangan bertindak seolah-olah menjadi pengacara terlapor. Kenapa seperti alergi dengan penasihat hukum? Kita ini sedang menjalankan Criminal Justice System, bukan sedang pacaran,” kata Gilang dalam keterangannya dikutip, Selasa (22/9/2026).

Ia menilai aparat penegak hukum perlu memperkuat pendekatan yang lebih modern dalam menjalankan proses penyidikan. Menurutnya, sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya bersifat reaktif terhadap suatu perkara, tetapi juga adaptif dan responsif dalam menjamin perlindungan hak-hak para pihak selama proses hukum berlangsung.

Gilang juga menyampaikan peringatan kepada tersangka Renalwan beserta istrinya. Ia mengklaim kliennya mengalami intimidasi selama proses hukum berjalan dan meminta tindakan tersebut dihentikan.

“Saudara Renalwan, Anda itu sudah berstatus tersangka. Tidak usah lagi meneror klien kami menggunakan mode spiritual bypassing atau manipulasi religius. Kepada rekan advokat yang mendampingi, tolong berikan pencerahan yang benar agar kliennya tidak semakin tersesat dalam proses legal ini,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pihak tersangka maupun kuasa hukumnya atas pernyataan tersebut.

Dalam keterangannya, Gilang juga mengaitkan kritiknya dengan sejumlah ketentuan hukum yang menurutnya relevan terhadap proses penanganan perkara.

Pertama, Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, yang mengatur hak untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, ketentuan mengenai perlindungan proses peradilan, termasuk Pasal 221 KUHP serta pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berkaitan dengan perintangan terhadap proses peradilan.

Selain itu, ia menyinggung UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan perlindungan kepada saksi dan korban dari ancaman selama proses hukum berlangsung.

Gilang juga mengingatkan pentingnya peran advokat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan profesi advokat bersifat bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas berdasarkan hukum serta kode etik profesi. (Boy)

Berita Terkait