Suara Karya

Warga Puri Park View Datangi Kantor PCO, Desak Pemerintah Tindak Pengelola Apartemen

JAKARTA (Suara Karya): Puluhan penghuni Apartemen Puri Park View, Jakarta Barat, mendatangi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) pada Rabu (11/6/2025) untuk menyampaikan langsung keluhan mereka soal buruknya pengelolaan apartemen yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Dengan membawa setumpuk dokumen dan bukti, para warga berharap pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan yang selama ini dianggap mandek di jalur birokrasi. Mereka menilai pengelola apartemen bertindak semena-mena, sementara hak-hak mereka sebagai pemilik unit terus diabaikan.

“Sudah 12 tahun kami berjuang. Berkali-kali melapor ke berbagai instansi, tapi hasilnya hanya imbauan berdamai, tanpa solusi konkret,” kata Catharina Sorta, pemilik salah satu unit apartemen, saat ditemui usai pertemuan.

Catharina mengungkapkan, selain buruknya fasilitas, warga juga menghadapi dugaan pelanggaran hak kepemilikan. Beberapa di antaranya belum menerima dokumen penting seperti Akta Jual Beli (AJB), meskipun pembayaran unit sudah lunas sejak lama.

Warga lain, Jimmy, menceritakan kondisi tak layak yang ia alami, termasuk munculnya lintah di kamar mandi. Ia menduga kualitas air yang tidak higienis menjadi penyebab utama.

“Airnya keruh, kadang berbau. Yang lebih parah, saya belum pernah pegang AJB, padahal beli sejak 2013. Kami hanya mendengar kabar burung soal dokumen itu,” ujarnya geram.

Masalah yang dikeluhkan tak berhenti di situ. Warga juga menyoroti pergantian meteran listrik yang dilakukan tanpa persetujuan, disertai pungutan biaya tinggi. Mereka yang menolak, terancam kehilangan akses listrik karena tidak bisa isi token.

Setidaknya, menurut warga, ada 20 poin krusial yang sudah dikompilasikan sebagai bahan laporan, mulai dari kerusakan fasilitas umum hingga dugaan pelanggaran administratif oleh pengelola.

Menanggapi aduan ini, Tenaga Ahli Utama PCO, Ricky Tamba, berjanji akan memproses laporan tersebut dan membawanya ke kementerian serta lembaga terkait.

“Masalah pengelolaan hunian ini bukan hal baru, tapi tetap menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Kami akan segera koordinasi dan cari langkah tindak lanjut yang tepat,” ujar Ricky. (Boy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts