JAKARTA (Suara Karya): Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, divonis 13 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004.
Atas putusan tersebut, Syafruddin langsung mengajukan banding. Langkah tersebut dia lakukan, bukan semata untuk berupaya mencari keringanan hukuman, melainkan untuk mencari keadilan.
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 Triliun
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi Nakal
- Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-Polri
- Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPU
- KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan Kamto
- “Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”
- Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’
- Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah Kedaluwarsa
Pasalnya, dia membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Dia juga membantah telah merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun.
“Pemberian SKL itu sudah melalui proses luar biasa. Saya hanya melaksanakan keputusan pemerintah,” kata Syafruddin, seusai menjalani sidang putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/9).
Dia mengatakan, vonis 13 tahun penjara terhadapnya, semakin membuktikan belum adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
“Saya masalah berat segala macam, saya kan cari keadilan. Saya bukan cari keringanan hukuman. Saya katakan, 1 detik pun dihukum, saya akan banding,” kata Syafruddin menambahkan.
Dalam putusan tersebut, Syafruddin dinyatakan terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Majelis hakim juga menyatakan bahwa Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.
Syafruddin selaku Kepala BPPN, melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).
Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. (Gan)