Oleh: Wisnu Bangun
Skandal ijazah palsu pejabat negara dalam sepuluh tahun terakhir bukan lagi pelanggaran pemilu biasa. Investigasi mendalam menyingkap adanya tragedi ganda sistemik yang merugikan publik secara luas.
Satu kursi kekuasaan dari dokumen palsu merampas hak kompetisi milik figur yang jujur. Sementara itu, miliaran rupiah uang pajak rakyat dirampok secara ilegal untuk membayar gaji jabatan.
Kajian hukum menunjukkan syarat minimal pendidikan pemilu sering kali berhenti pada formalitas kertas. Celah verifikasi ini dieksploitasi oknum politisi demi mendongkrak status sosial secara instan.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menegaskan keabsahan dokumen fisik kelulusan adalah harga mati.
Menurut Feri Amsari, kelonggaran verifikasi dokumen menciptakan kekacauan serius pada administrasi negara.
Pembiaran kecurangan ini menghancurkan ekosistem meritokrasi dalam ruang politik secara jangka panjang.
Kader potensial berpendidikan tinggi akhirnya terdepak dari pencalonan karena menolak menghalalkan segala cara.
Panggung politik daerah kemudian dikuasai oleh mereka yang terbiasa memalsukan kebenaran akademik. Kerugian terbesar dirasakan langsung oleh rival politik jujur di nomor urut bawahnya.
Rival politik membawa kapasitas keilmuan nyata namun kalah bersaing dengan citra gelar instan.
Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) tersedia namun proses hukum memakan waktu berbulan-bulan.
Selama masa tunggu tersebut, caleg kompeten kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Ketidakadilan kian meruncing jika menghitung total beban materiil yang ditanggung oleh negara.
Status jabatan dari dokumen palsu membuat legitimasi kepemimpinan cacat sejak awal pertama. Seluruh gaji dan tunjangan APBD otomatis menjadi aliran dana tidak sah yang merugikan keuangan.
Pendapatan anggota legislatif daerah rata-rata berkisar antara 30 juta hingga 50 juta rupiah. Jika oknum sempat menikmati kursi berbulan-bulan, ada ratusan juta uang rakyat habis percuma.
Melalui instrumen digital Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (SIVIL), penindakan hukum mulai membuahkan hasil. Gelombang penindakan hukum berhasil menyeret sejumlah wakil rakyat ke meja hijau:
• Supriyati (Mantan DPRD Lampung Selatan): Oknum legislator dijatuhi vonis 1 tahun penjara atas ijazah Paket C palsu.
Elemen sipil kini mendesak tuntutan perdata pengembalian seluruh gaji selama menjabat.
• Lalu Nursa’i (Mantan DPRD Lombok Tengah): Politisi diberhentikan sementara setelah ditetapkan menjadi terdakwa kasus pemalsuan dokumen. Hak keuangan serta fasilitas jabatannya langsung dibekukan demi mencegah pembengkakan kerugian negara.
• Abdul Kadir (Mantan DPRD Probolinggo): Anggota legislatif langsung ditahan kepolisian setelah 40 hari resmi dilantik dewan. Penindakan kilat ini berhasil meminimalisir pemborosan kas daerah secara jangka panjang.
Pakar hukum menegaskan pelaku ijazah palsu tidak boleh hanya dijerat pasal pemalsuan biasa. Jeratan Pasal 272 KUHP Baru dengan ancaman 6 tahun penjara dirasa belum cukup.
Formula penuntutan ke depan harus berlapis menggunakan pasal korupsi demi menyelamatkan uang negara.
Pertama, gunakan Undang-Undang Tipikor dengan tuntutan tambahan membayar uang pengganti kerugian negara.
Kedua, gunakan delik penipuan publik karena pelaku sadar membohongi konstituen demi suara. Ketiga, berikan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik.