Tower Sutet, PLTU Suralaya yang melintang di wilayah Kota Serang, Provinsi Banten. (Foto Wisnu Bangun Suara Karya)
SERANG (Suara Karya) – PLN Indonesia Power sedang mengakselerasi megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 9,2 Gigawatt (GW) demi mencapai target net zero emission.
Namun, pasar kelistrikan domestik saat ini justru menghadapi rumor ancaman blackout pada sistem Jawa-Madura-Bali yang menyeret nama PLTU Suralaya.
Isu tersebut memicu perdebatan serius mengenai ketahanan energi primer nasional, melanjutkan laporan berkala suarakarya.co.id mengenai kecemasan terhadap potensi pemadaman listrik massal dari PLTU Suralaya.
Kontradiksi Klaim Pemerintah dan Fakta Kualitas Bahan Bakar
Pakar Hukum Ekonomi, Intan Widiasih menegaskan pemerintah boleh berlindung dengan klaim aman atau melimpahnya total volume batu bara nasional untuk menenangkan publik.
Karena, fakta teknis di lapangan menunjukkan realitas berbeda, sebab melimpahnya volume menjadi tidak berarti jika spesifikasi kalori tidak memenuhi standar mesin pembangkit listrik.
“Kondisi tersebut mirip dengan menyediakan bahan bakar arang tempurung kelapa berkualitas rendah dalam jumlah melimpah, lalu memaksanya untuk menggerakkan mesin industri canggih,” tutu Intan ditemui di Tangerang Selatan, kemarin.
Turbin di PLTU Suralaya membutuhkan batu bara kalori medium (~5.200 kkal) sebagai bahan pencampuran (blending) utama agar pembakaran tetap stabil.
Ketika produsen batu bara domestik enggan memasok kalori medium akibat murahnya harga Domestic Market Obligation (DMO), pasokan bahan baku di hulu menjadi asal-asalan.
Ancaman Fatal pada Infrastruktur Mesin Tua 1984
Krisis kualitas bahan bakar ini berakibat fatal karena PLTU Suralaya, khususnya Unit 1 hingga Unit 4, merupakan infrastruktur lama yang dibangun bertahap sejak tahun 1984.
Kompleks PLTU Suralaya, mengandalkan mesin ketel (boiler) buatan Babcock & Wilcox (Kanada) serta mesin Turbin Uap (Steam Turbine) buatan Mitsubishi Heavy Industries (Jepang) yang telah bekerja selama puluhan tahun.
Operasional mesin tua ini sudah sangat rentan dan membutuhkan perawatan ekstra ketat.
Menurut sumber terpercaya di PLTU Suralaya, memberi bahan bakar berspesifikasi bagus saja kondisi teknis pembangkit ini sudah mengkhawatirkan, apalagi jika dipaksa melahap batu bara kalori rendah.
“Pembakaran di bawah standar berisiko merusak pipa boiler, menurunkan tekanan uap secara drastis, dan memicu mesin mati mendadak (trip),” kata sumber tersebut.
Penurunan kualitas pembakaran di hulu secara otomatis memicu gangguan kualitas listrik berupa kedipan (flicker) di jaringan konsumen.
Pada sektor industri manufaktur yang mengandalkan otomatisasi, pasokan listrik tanpa standar kualitas ini sama berbahayanya dengan pemadaman total (blackout).
Oleh karena itu, PLN atau PLTU Suralaya tidak boleh berlindung di balik klaim aman volume di atas kertas, atau memanfaatkan hal-hal seremonial seperti penerimaan penghargaan PROPER Hijau sebagai tameng pencitraan.
Sebagai korporasi raksasa yang meraup keuntungan besar selama puluhan tahun beroperasi, PLN seharusnya mengalokasikan profit tersebut untuk berinvestasi pada peremajaan mesin dan pengadaan komponen baru yang andal, bukan terus memelihara risiko dari mesin tua dan memlesnya dengan hal-hal seremonial. (Wisnu Bangun)
Berita Terkini
Hub Finansial Koridor Barat: Pembangunan CBD PIK 2 Targetkan Gaet Korporasi MultinasionalEkonomi dan Bisnis
Sinergi Ketertiban Wilayah: Pengelola PIK 2 Komit Terapkan Regulasi Usaha yang BersihEkonomi dan Bisnis
Episentrum Bisnis Internasional: Mega Proyek Fasilitas MICE NICE PIK 2 Pacu Pertumbuhan Pariwisata BantenEkonomi dan Bisnis
OJK Catat 7.500 Pengunjung FinFest 2026, Bank Jakarta Raih Dua PenghargaanEkonomi dan Bisnis
Jaringan Transportasi Terpadu: Jalan Tol Kataraja Kunci Efisiensi Logistik di Kawasan PIK 2Ekonomi dan Bisnis
IConEnt 2026: AI Ubah Peta Bisnis, Rektor UPH Desak Kesiapan SDMKesra
Bank Jakarta Raih Penghargaan Literasi Keuangan Teraktif 1 di Jakarta Financial Festival 2026Ekonomi dan Bisnis
Smart City PIK 2 Targetkan Kepercayaan Investor GlobalEkonomi dan Bisnis
Nilai TKA SMA 2026 Berubah, Kemendikdasmen Ungkap Alasan di Baliknya!Kesra
TKA Jenjang SMA 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Kemdikdasmen Siapkan Skema Khusus Daerah BencanaKesra
Pemerintah Integrasikan Perubahan Iklim dalam PAUD, Revitalisasi 16 Ribu Lembaga DisiapkanKesra
Magnet Baru: Menakar Efek Investasi Infrastruktur PIK 2Ekonomi dan Bisnis
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum
Hadapi Gempuran AI, Kemdiktisaintek Dorong Kampus Jadi Mesin InovasiKesraTerkini Hukum Lainnya
Ribuan Santri dan Kiai se-Jawa Datangi PN Jakpus, Minta Gus Yaqut Dibebaskan!Hukum • 18/11/2026, 12:19 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 10: Silaturahmi Dingin di Serang dan Dalih “Hanya Membakar”Hukum • 16/11/2026, 17:04 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 TriliunHukum • 12/11/2026, 14:09 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi NakalHukum • 10/11/2026, 12:34 WIB
Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-PolriHukum • 31/10/2026, 16:33 WIB
Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPUHukum • 27/10/2026, 22:22 WIB
KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan KamtoHukum • 22/10/2026, 23:43 WIB
“Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”Hukum • 19/10/2026, 05:30 WIB
Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’Hukum • 13/10/2026, 13:03 WIB
Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah KedaluwarsaHukum • 04/10/2026, 21:46 WIB
Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NOHukum • 04/10/2026, 21:40 WIB
Menolak Jinak di Suralaya Bagian 7: Rekomendasi Sakti Rp5 TriliunHukum • 04/10/2026, 12:30 WIB
BPN Kota Tangsel Digugat Kasus Dugaan Legalisasi Penerbitan Sertifikat Tanah PalsuHukum • 26/09/2026, 12:56 WIB
BPN Banten Serahkan Ratusan Sertifikat Aset Pemerintah dan Wakaf Senilai Rp1,42 Triliun di Hari Agraria 2026Hukum • 24/09/2026, 14:35 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 5): Ancaman Pemadaman Massal (Blackout) Jawa-Bali di Balik Ruang Bakar yang MenjeritHukum • 22/09/2026, 13:00 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 3): Gurita Vendor dan Jejak Aliran Dana Rp5 TriliunHukum • 14/09/2026, 10:03 WIB
Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 2): Siasat Rantai Pasok Batu Bara Kalori RendahHukum • 10/09/2026, 22:44 WIB
Polemik Sari Pramono, Kuasa Hukum Minta Publik Lihat Persoalan Secara UtuhHukum • 24/08/2026, 10:54 WIB
Menu Kompromi Rp1,34 Triliun: Menanti “Wafatnya” Si Gaek Suralaya dan Badai Hukum yang MengintaiEkonomi dan Bisnis • 23/08/2026, 21:54 WIB
Soroti Temuan Anggaran BPK, Pengamat Minta Gubernur Banten Perketat Pengawasan KUA-PPAS 2027Hukum • 16/08/2026, 17:30 WIB
BPN Kabupaten Tangerang Dituding Blunder! Lambat Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Sama Saja Menyumbat Aliran Pajak NegaraHukum • 15/08/2026, 19:48 WIB
Polresta Bandar Lampung Naikkan Kasus Dugaan Masuk Pekarangan Tanpa Izin ke Tahap PenyidikanHukum • 27/07/2026, 22:41 WIB
Inilah 5 Dinas di Peprov Banten yang Perlu Diawasi Secara Ketat, Menyusul Sedang Dirancangnya Draf APBD 2027Hukum • 27/07/2026, 11:17 WIB
Belum Satu Setengah Tahun, Janji Anti-Korupsi Gubernur Andra Soni Langsung Dibentur Temuan BPK dan Skandal BKDHukum • 25/07/2026, 13:28 WIB
Tak Cukup Maaf di Instagram, PWI Resmi Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro JayaHukum • 21/07/2026, 15:12 WIB
Imbas Berseteru dengan Jurnalis, Kontrak Iklan Miliaran Rupiah Hotman Paris Kini di Ujung TandukHukum • 21/07/2026, 11:49 WIB
PN Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan Dana Investasi Rp5 MiliarHukum • 20/07/2026, 18:48 WIB
Kasus dr Ratna, IDAI: Jangan Kriminalisasi Dokter Tanpa Bukti Kausalitas!Hukum • 14/07/2026, 18:03 WIB
Ada Apa Dengan Dinkes Banten, 6 Tahun Berturut-turut Selalu Jadi Temuan BPK?Hukum • 11/07/2026, 12:56 WIB