SERANG (Suara Karya) – PLN Indonesia Power sedang mengakselerasi megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 9,2 Gigawatt (GW) demi mencapai target net zero emission.
Namun, pasar kelistrikan domestik saat ini justru menghadapi rumor ancaman blackout pada sistem Jawa-Madura-Bali yang menyeret nama PLTU Suralaya.
Isu tersebut memicu perdebatan serius mengenai ketahanan energi primer nasional, melanjutkan laporan berkala suarakarya.co.id mengenai kecemasan terhadap potensi pemadaman listrik massal dari PLTU Suralaya.
Kontradiksi Klaim Pemerintah dan Fakta Kualitas Bahan Bakar
Pakar Hukum Ekonomi, Intan Widiasih menegaskan pemerintah boleh berlindung dengan klaim aman atau melimpahnya total volume batu bara nasional untuk menenangkan publik.
Karena, fakta teknis di lapangan menunjukkan realitas berbeda, sebab melimpahnya volume menjadi tidak berarti jika spesifikasi kalori tidak memenuhi standar mesin pembangkit listrik.
“Kondisi tersebut mirip dengan menyediakan bahan bakar arang tempurung kelapa berkualitas rendah dalam jumlah melimpah, lalu memaksanya untuk menggerakkan mesin industri canggih,” tutu Intan ditemui di Tangerang Selatan, kemarin.
Turbin di PLTU Suralaya membutuhkan batu bara kalori medium (~5.200 kkal) sebagai bahan pencampuran (blending) utama agar pembakaran tetap stabil.
Ketika produsen batu bara domestik enggan memasok kalori medium akibat murahnya harga Domestic Market Obligation (DMO), pasokan bahan baku di hulu menjadi asal-asalan.
Ancaman Fatal pada Infrastruktur Mesin Tua 1984
Krisis kualitas bahan bakar ini berakibat fatal karena PLTU Suralaya, khususnya Unit 1 hingga Unit 4, merupakan infrastruktur lama yang dibangun bertahap sejak tahun 1984.
Kompleks PLTU Suralaya, mengandalkan mesin ketel (boiler) buatan Babcock & Wilcox (Kanada) serta mesin Turbin Uap (Steam Turbine) buatan Mitsubishi Heavy Industries (Jepang) yang telah bekerja selama puluhan tahun.
Operasional mesin tua ini sudah sangat rentan dan membutuhkan perawatan ekstra ketat.
Menurut sumber terpercaya di PLTU Suralaya, memberi bahan bakar berspesifikasi bagus saja kondisi teknis pembangkit ini sudah mengkhawatirkan, apalagi jika dipaksa melahap batu bara kalori rendah.
“Pembakaran di bawah standar berisiko merusak pipa boiler, menurunkan tekanan uap secara drastis, dan memicu mesin mati mendadak (trip),” kata sumber tersebut.
Penurunan kualitas pembakaran di hulu secara otomatis memicu gangguan kualitas listrik berupa kedipan (flicker) di jaringan konsumen.
Pada sektor industri manufaktur yang mengandalkan otomatisasi, pasokan listrik tanpa standar kualitas ini sama berbahayanya dengan pemadaman total (blackout).
Oleh karena itu, PLN atau PLTU Suralaya tidak boleh berlindung di balik klaim aman volume di atas kertas, atau memanfaatkan hal-hal seremonial seperti penerimaan penghargaan PROPER Hijau sebagai tameng pencitraan.
Sebagai korporasi raksasa yang meraup keuntungan besar selama puluhan tahun beroperasi, PLN seharusnya mengalokasikan profit tersebut untuk berinvestasi pada peremajaan mesin dan pengadaan komponen baru yang andal, bukan terus memelihara risiko dari mesin tua dan memlesnya dengan hal-hal seremonial. (Wisnu Bangun)