JAKARTA (Suara Karya): Bank Indonesia mencatat inflasi DKI Jakarta pada September 2026 sebesar 2,71% secara tahunan (yoy). Angka tersebut menjadi yang terendah di Pulau Jawa dan berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 3,28%.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DKI Jakarta Iwan Setiawan melalui keterang tertulisnya, Jumat (2/10/2026) menyampaikan, secara bulanan inflasi Jakarta pada September 2026 tercatat 0,13% (mtm), melambat dibandingkan Agustus sebesar 0,15% dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,30%.
Menurut Iwan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi Jakarta pada September. Kelompok tersebut mengalami inflasi 0,46% (mtm) dengan andil 0,08%.
Tekanan inflasi terutama berasal dari kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.
Iwan menjelaskan, kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi meningkatnya harga pakan ternak dan day old chick (DOC). Sementara itu, kenaikan harga cabai rawit berkaitan dengan penurunan produksi akibat kemarau berkepanjangan di sejumlah daerah sentra pemasok Jakarta, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY.
Harga beras juga meningkat seiring tingginya harga gabah serta berkurangnya pasokan akibat kekeringan di sentra produksi.
Di sisi lain, peningkatan pasokan bawang merah dan tomat seiring periode panen di sejumlah daerah sentra turut menahan tekanan inflasi pangan di Jakarta.
Kelompok kesehatan juga mencatat inflasi sebesar 0,63% (mtm), meningkat dari 0,28% pada bulan sebelumnya. Iwan menyebut kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi meningkatnya permintaan masker setelah fenomena erupsi Gunung Anak Krakatau yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap abu vulkanik.
Sementara itu, kelompok transportasi mengalami deflasi 0,10% (mtm). Penurunan terutama berasal dari tarif angkutan udara seiring lebih rendahnya permintaan perjalanan pada periode long low season.
Meski demikian, terdapat tekanan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi setelah penyesuaian pada awal September 2026.
Iwan mengatakan, TPID Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, pengendalian dilakukan melalui Program Pangan Bersubsidi, pasar murah oleh BUMD pangan, serta penyaluran beras, termasuk beras SPHP oleh Perum Bulog Kanwil Jakarta-Banten.
Dari sisi ketersediaan pasokan, langkah dilakukan melalui pengembangan urban farming melalui Akademi Urban Farming serta peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui bimbingan teknis pengolahan pangan.
Kelancaran distribusi diperkuat melalui optimalisasi distribusi pangan oleh BUMD pangan, termasuk layanan truk keliling. Sementara komunikasi efektif dilakukan melalui forum koordinasi dan capacity building terhadap enumerator Informasi Pangan Jakarta (IPJ).
Ke depan, Iwan menyampaikan strategi 4K akan terus diperkuat untuk memitigasi risiko inflasi dari faktor global maupun domestik.
Risiko global terutama berasal dari ketidakpastian geopolitik yang dapat memengaruhi harga energi, nilai tukar, dan harga komoditas global. Adapun risiko domestik berasal dari potensi cuaca kering pada puncak musim kemarau dan risiko El Nino yang dapat memengaruhi produksi pangan di sejumlah daerah sentra.
Melalui sinergi TPID Provinsi DKI Jakarta dan seluruh pemangku kepentingan, inflasi Jakarta diarahkan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional 2,5% ± 1% pada 2026. (Boy)