JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah (Work from Home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga 29 Mei 2020. Hal itu merupakan respon atas situasi pandemi corona virus disease (covid-19) di Tanah Air yang belum mereda.
“WFH bagi ASN diperpanjang hingga 29 Mei mendatang. Kebijakan akan dievaluasi lagi merujuk pada status pandemi covid-19 saat itu,” kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Dwi Wahyu Atmaji dalam siaran pers, Selasa (12/5/2020).
- TKA SMA/Sederajat 2026 Diikuti 3,8 Juta Siswa, Dugaan Kecurangan Turun 78 Persen
- 60 Inovasi Kesehatan Masuk Sandbox, Kemenkes Perketat Pengawasan AI dan Telemedisin
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi Nakal
- Mengintip Benteng Siber Pesisir: Sistem Proteksi Data Korporasi Dunia Bebas Infiltrasi
- Menag Nasaruddin Umar Nilai UT Justru Kampus Masa Depan, Bukan Kelas Dua
- UT Luluskan 51 Ribu Mahasiswa, Gandeng 4 Kabupaten Perluas Akses Pendidikan
- Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen, Iwan Ungkap Sektor Penopangnya
- Menjadi Calon Tunggal, Andree Fazara Dipastikan Pimpin Kembali KONI Jakarta Timur Periode 2026 – 2030
Penetapan perpanjangan WFH tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 54/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
SE Menteri PANRB itu meminta pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah memastikan agar penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansinya tak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“PPK dapat menentukan ASN yang tinggal di wilayah berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menjalankan WFH selama masa PSBB,” ucapnya.
Atmaji menjelaskan, SE Menteri PANRB sebelumnya, yaitu No 19/2020 dan No 50/2020 masih tetap berlaku. Peraturan tersebut merupakan satu kesatuan dengan SE yang baru saja terbit, sampai ditetapkannya kebijakan baru.
Perpanjangan WFH ini dilakukan dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden No 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keputusan Presiden No 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
“Selain itu, kebijakan perpanjangan WFH juga merujuk pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 13.A/2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia,” kata Atmaji menandaskan. (Tri Wahyuni)