JAKARTA (Suara Karya): Koordinator bidang Kelembagaan Partai Golkar, Idrus Marham, telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari DPP Partai Golkar, setelah mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Hal itu, diakui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kepada wartawan, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (24/8).
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi Nakal
- Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-Polri
- Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPU
- KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan Kamto
- Sambut HUT ke-62 Golkar, dr. Adela Kanasya Adies, Koordinir Aksi Donor Darah di DPP Partai Golkar
- “Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”
- Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’
- Inilah Daftar Jenderal yang Tak Lagi Memegang Posisi Strategis di Era Kapolri Suyudi
“DPP Golkar sudah menerima surat pengunduran diri Bapak Idrus tertanggal 24 Agustus, hari ini,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, dalam surat tersebut Idrus beralasan ingin fokus pada kasus hukum yang tengah menjeratnya. Idrus sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.
Oleh sebab itu, kata Airlangga, Idrus memilih untuk mundur dari jabatan pengurus DPP Partai Golkar.
Airlangga menyampaikan apresiasi atas kerelaan Idrus yang dinilainya miliki jiwa ksatria sebagai pengurus DPP Golkar.
“Saya apresiasi langkah Pak Idrus ini. Sebagai pengurus DPP, beliau berjiwa ksatria. Tentu langkah ini diambil, supaya bisa fokus menghadapi masalah hukum yang dihadapi beliau,” ujar Airlangga menambahkan.
Dia pun mengajak semua pihak untuk berdoa agar Idrus Marham diberi ketabahan dalam menghadapi ujian ini. “Ini merupakan budaya politik yang baik,” ujarnya lebih lanjut. (Gan)