JAKARTA (Suara Karya): Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus dugaan korupsi Bank Century.
Desakan tersebut, dikemukakan Boyamin, melalui surat resmi yang disampaikan kepada KPK melalui surat elektronik, pada Jumat (24/8).
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 9): Jepitan Dua Lengan Hukum dan Daftar Terperiksa Skandal Rp5 Triliun
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi Nakal
- Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-Polri
- Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPU
- KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan Kamto
- “Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”
- Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’
- Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah Kedaluwarsa
“Ya, Hari ini, Jumat tgl 24 Agustus 2018, kami (MAKI) berkirim surat kepada KPK via email ke bagian Pengaduan KPK. Isinya, berupa desakan penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Korupsi Bank Century,” ujar Boyamin, dalam keterangan tertulisnya, kepada Suara Karya, Jumat (24/8).
Surat ini, menurut Boyamin, adalah tahap kedua, dimana tahap pertama MAKI. Sebelumnya, desakan yang sama, dikirimkan tanggal 12 April 2018.
“Ini tahap kedua, sebelumnya kami juga telah mengirim surat permintaan pelaksanaan putusan praperadilan yang dimenangkan MAKI melawan KPK, namun surat pertama tersebut, sampai saat ini belum ada respon,” katanya menambahkan.
Dia mengatakan, jika surat kedua ini tidak mendapat respon dalam jangka waktu 14 hari, maka pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan dengan permintaan putusan (petitum) perintah hakim pengadilan kepada KPK untuk menyerahkan penanganan perkara korupsi Century kepada Polri atau Kejaksaan sebagaimana amar terakhir putusan Praperadilan Nomor 24 / Pid.Prap/ 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakim Effendi Muhtar. (Gan)