JAKARTA (Suara Karya): Komisi Yudisial (KY) telah membentuk Forum Chief Editor Meeting untuk memperkuat kerja sama dengan media massa. Tak hanya itu, KY juga telah menjalankan wewenang dan tugasnya dan menjalin kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat atau jejaring KY dalam rangka penguatan kelembagaan antara KY dan masyarakat sipil.
Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengembangan jejaring ini dalam bentuk pelatihan pemantauan persidangan sengketa pemilu. Pelatihan dilakukan di tujuh wilayah Penghubung KY yaitu Medan, Semarang, Surabaya, Pontianak, Mataram, Kupang, dan Ambon.
- Menolak Jinak di Suralaya (Bagian 8): Sapu Baru Kapolri dan Runtuhnya Barikade Petinggi Nakal
- Jaminan Keamanan Objek Vital: Pengelola PIK 2 Perkuat Sinergi Komando Bersama TNI-Polri
- Korban Investasi Rp5 Miliar Desak Polisi Telusuri Dugaan TPPU
- KY Jatuhkan Teguran Tertulis Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Perkara Bengawan Kamto
- “Jamin Kepastian Hukum, Pengembang PIK 2 Dorong Ekosistem Investasi Bersih”
- Membunuh Meritokrasi, Merampok Uang Pajak: Investigasi Jerat Pidana Berlapis Pejabat Berijazah ‘Aspal’
- Patrialis Tegaskan Sengketa Pilpres 2024 Soal Gibran Sudah Kedaluwarsa
- Pakar HTN: Perkara Denny Indrayana soal Syarat Pendidikan Gibran Semestinya Di-NO
Guna mendukung pelaksanan tugas Penghubung KY di daerah, KY juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memenuhi infrastruktur sebagai kantor di setiap wilayah Penghubung KY.
Di 2018, KY telah melakukan kerjasama dengan tujuh pemerintah daerah dalam bentuk pinjam pakai untuk tanah dan bangunan yang dijadikan Kantor Penghubung KY di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.
Selain itu, KY juga membentuk Forum Chief Editor Meeting untuk memperkuat kerja sama dengan media massa.
Terkait isu Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, KY juga membangun sinergi dengan Tenaga Ahli DPR RI, LSM, dan pusat penelitian di Fakultas Hukum, seperti Pusako Universitas Andalas, Pukat UGM, dan Puskapsi Universitas Jember. RUU JH menjadi perhatian KY dalam upaya mewujudkan akuntabilitas peradilan. (Gan)