JAKARTA (Suara Karya): Tertarik dengan aplikasi Mobile JKN, Senior Representative Kantor Japan International Cooperation Agency (JICA), Prof Taichi Ono PhD melakukan audensi ke kantor BPJS Kesehatan Jakarta Barat, pada Selasa (25/3/25).
JICA adalah lembaga yang didirikan Pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan di negara-negara berkembang. Lembaga tersebut sekaligus untuk meningkatkan kerja sama internasional antara Jepang dengan negara-negara lainnya.
Dalam kesempatan itu, Prof Taichi Ono mengaku cukup terkesan dengan fitur-fitur yang tersedia dalam Mobile JKN, sehingga ia ingin mempelajarinya secara serius. Keseriusan itu terlihat saat tim BPJS Kesehatan melakukan demonstrasi penggunaan Mobile JKN.
Tak hanya itu, Prof Taichi Ono juga mempelajari layanan kesehatan lainnya, seperti PANDAWA, BPJS SATU, Mobile Customer Service, serta i-Care JKN.
Ia terkesan dengan cara kerja BPJS Kesehatan dalam menangani i-Care JKN secara langsung. “Bagaimana riwayat berobat pasien terekam mulai dari diagnosa, obat-obatan, termasuk riwayat alergi. Sistem ini juga sudah terintegrasi dengan rumah sakit. Saya lihat bagus sekali,” tuturnya.
Hal berkesan lainnya, aplikasi Mobile JKN dapat diakses oleh setiap peserta yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, aplikasi itu tetap dapat diunduh untuk melihat manfaat yang didapat, melalui fitur-fitur yang tersedia sebelum peserta melakukan registrasi.
“Saya juga terkesan dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama peserta JKN. Peserta dapat memanfaatkan semua fitur Aplikasi Mobile JKN setelah peserta melakukan registrasi pada aplikasi tersebut,” ungkapnya.
Prof Taichi Ono kembali memberi apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang mau menerimanya untuk mempelajari cara kerja aplikasi Mobile JKN dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga ekosistem Program JKN berjalan dengan baik.
Program JKN yang saat ini telah meraih status Universal Health Coverage (UHC) dipuji Prof Taichi Ono. Bagaimana program yang baru berjalan hampir 11 tahun, tapi sudah meraih UHC.
“Saya ingin tahu upaya apa yang dilakukan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Indonesian hingga Program JKN mencapai UHC,” katanya.
Setelah diskusi, Ono diajak berkeliling melihat cara kerja para Duta BPJS Kesehatan. Mulai dari telecollecting, lalu ke bagian verifikasi klaim, pendataan kepesertaan badan usaha, hingga bagian pelayanan kepesertaan di loket layanan.
Lewat tur seperti ini, Prof Taichi Ono lebih mudah memahami cara kerja BPJS Kesehatan yang dinilai berhasil dalam menjalankan Program JKN.
“Saya jadi paham cara pendataan penduduk yang dilakukan BPJS Kesehatan hingga mencapai cakupan yang menyeluruh,” ucapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat, Unting Patri Wicaksono dalam kesempatan yang sama memaparkan, angka capaian UHC BPJS Kesehatan Jakarta Barat saat ini sebesar 91,37 persen.
“Buntut dari angka itu merupakan tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat untuk meyelesaikan,” ujarnya.
Pasalnya, banyak yang tercatat sebagai warga di Kota Administrasi Jakarta Barat, tetapi dalam kesehariannya justru tinggal di luar Jakarta. Untuk itu, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, guna validasi data peserta.
Pendataan yang dilakukan juga terperinci, terkait jumlah anggota keluarga, status pekerjaan, hingga status ekonomi yang menentukan golongan mampu atau tidak seseorang. Hal ini yang mempercepat cakupan kepesertaan JKN menjadi lebih masif. (Tri Wahyuni)