JAKARTA (Suara Karya): Meski kecaman atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat di masyarakat, Pemerintah memastikan program tersebut tetap akan dijalankan.
Hal itu terungkap dalam konferensi pers bersama yang dihadiri sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti; dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Jakarta, Kamis (2/10/25)
Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan, Program MBG tetap akan dijalan sesuai arahan Presiden. “Pak Presiden memerintahkan percepatan, karena banyak anak dan orang tua menantikan MBG. Kecuali ada perintah lain,” ucap Dadan.
Upaya perbaikan yang akan dilakukan, antara lain, mempercepat sertifikasi dapur penyedia MBG agar lebih higienis dan aman; dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah untuk sementara dihentikan operasinya.
“Kita stop dulu dapur SPPG yang bermasalah sambil investigasi, perbaikan fasilitas, serta melakukan pendekatan ke masyarakat yang terdampak. Karena setiap kejadian keracunan pasti ada trauma publik yang harus dipulihkan,” ujarnya.
Terkait biaya perawatan siswa yang keracunan, pemerintah memastikan akan menanggungnya. “Ada dua mekanisme. Kalau daerah menetapkan KLB, maka biaya akan diklaim lewat asuransi. Jika tidak, seluruh biaya ditanggung BGN,” katanya.
Hal senada dikemukakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Proses Sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) sedang dikebut. “Kemarin jumlahnya baru sekitar 20-an, lalu dalam 2 hari kedepan jadi 96. ini sudah di atas 100,” tuturnya.
Pemerintah menargetkan, paling lama satu bulan seluruh SPPG sudah mengantongi SLHS. Pemerintah juga menyiapkan sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk pengawasan proses keamanan pangan.
“Kalau SLHS lebih ke fasilitas dan orangnya, HACCP ini lebih ke proses dan mitigasi risiko,” kata Budi.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan, tata kelola program sedang difinalkan melalui Perpres dan Inpres.
“Semoga bisa selesai dalam satu minggu ke depan, supaya jelas pembagian tugas antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dengan percepatan sertifikasi, evaluasi berlapis, serta skema pembiayaan korban yang sudah jelas, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap program MBG bisa pulih kembali. (Tri Wahyuni)