JAKARTA (Suara Karya): Pendidikan tinggi harus bisa mendorong mahasiswa mengembangkan talenta terbaiknya. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan pola perkuliahan gaya lama, agar mahasiswa dapat mengatasi perubahan yang terjadi di masa depan.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Senin (13/9/21).
Presiden RI mengingatkan, saat ini Indonesia berada pada masa transisi atas perubahan besar dunia. Untuk itu, Hal Presiden berpesan agar rektor PTN memberi mahasiswa kemerdekaan untuk belajar.
“Belajar itu bisa ke siapa saja, seperti praktisi atau industri. Karena sebagian besar mahasiswa nantinya akan menjadi praktisi. Itulah esensi Merdeka Belajar, dimana mahasiswa merdeka untuk belajar kepada siapa saja. Dan kampus juga memperoleh kemerdekaan untuk berinovasi,” ujar Presiden.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam kesempatan yang sama mengatakan, rektor harus memberi dukungan untuk bersama-sama melakukan transformasi di pendidikan tinggi.
“Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bukan perubahan kecil, tetapi perubahan besar. Harapannya, kita bisa mengejar ketertinggalan, bahkan lompat melampaui negara-negara maju,” ujarnya.
Mendikbudristek menjelaskan program MBKM yang menekankan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu lulusan dapat pekerjaan yang layak; mahasiswa dapat pengalaman di luar kampus; dosen berkegiatan di luar kampus; dan praktisi mengajar dalam kampus.
Selain itu, hasil kerja dosen digunakan masyarakat; program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia; kelas harus berkolaboratif dan partisipatif; serta program studi berstandar internasional.
“Perguruan tinggi dapat bantuan untuk mencapai 8 IKU perguruan tinggi. Karena diketahui, biaya dan sistem regulasi menjadi faktor penghambat jalannya Program Kampus Merdeka. Karena itu, Kemdikbudristek secara proaktif memberi solusi,” ujar Nadiem.
Mendikbudristek juga memberi apresiasi kepada para rektor yang telah bekerja keras dalam mengimplementasikan Program MBKM dengan berbagai tantangan di masa pandemi covid-19.
Dalam pertemuan tersebut, Rektor Universitas Negeri Semarang Fathur Rokhman mengatakan, implementasi MBKM di kampusnya masih menghadapi kendala, namun pihaknya terus mencari solusinya.
“Untuk itu, kami perkuat peran ketua program studi. Kami juga dorong kemerdekaan bagi para dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat,” katanya.
Hal senada dikemukakan Rektor Universitas Masamus Merauke, Beatus Tambaip. Kendala yang dihadapi adalah jauhnya lokasi perusahaan dan industri untuk tempat magang di Indonesia timur. Hal itu berdampak pada tingginya biaya pelaksanaan program magang di industri.
Soal kendala pembiayaan, Nadiem mengatakan, pihaknya mengerahkan berbagai skema seperti beasiswa LPDP, pemberian insentif bagi perguruan tinggi yang berhasil mencapai 8 IKU, competitive fund, matching fund dan berbagai pendanaan lainnya.
Dari sisi regulasi, Kemdikbudristek telah mengeluarkan Keputusan Menteri sebagai acuan kebijakan pengakuan 20 SKS, kemudian juga ada dosen fasilitator Kampus Merdeka sebagai konsultan kurikulum Kampus Merdeka di tingkat program studi.
Hadir dalam kesempatan itu, Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam dan Rektor UNS, Jamal Wiwoho. (Tri Wahyuni)