JAKARTA (Suara Karya): Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menegaskan, perjuangan untuk menjaga kedaulatan PT Pertamina (Persero) sebagai tulang punggung energi nasional tidak akan pernah padam. Ia menegaskan FSPPB siap berada di garis depan melawan setiap upaya yang dianggap melemahkan peran Pertamina sebagai perusahaan negara strategis.
“Perlawanan ini bukan soal ego institusi, tapi soal kedaulatan energi bangsa. Kami tidak akan tinggal diam saat Pertamina terus diserang dan dikebiri,” tegas Arie dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reintegrasi Pertamina & Isu Energi Nasional 2025” di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Arie menyebut, berbagai tudingan negatif terhadap Pertamina mulai dari pelayanan buruk, produk tidak standar hingga tuduhan sarang korupsi sudah melampaui batas. Ia menilai, kampanye tersebut bukan sekadar kritik, melainkan bagian dari skenario global yang ingin membuka jalan bagi kekuatan asing menguasai sektor energi Indonesia.
“Hari ini kita memasuki era pembusukan nama Pertamina. Tuduhan-tuduhan itu muncul serentak di berbagai media sosial. Ini bukan kebetulan, tapi strategi kapitalis global untuk menjatuhkan kepercayaan publik kepada Pertamina,” ujarnya.
Menurut Arie, Pertamina memiliki sejarah panjang dalam menopang perekonomian nasional sejak awal berdirinya republik. Pada masa awal kemerdekaan, sekitar 70 persen APBN bersumber dari sektor migas yang dikelola Pertamina.
“Pertamina bukan sekadar BUMN, tapi bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Dari energi yang dikelola anak negeri inilah pembangunan Indonesia bertumpu,” jelasnya.
Namun, FSPPB menilai kebijakan liberalisasi energi pasca reformasi telah mengikis peran strategis Pertamina. Arie menyinggung tekanan lembaga internasional seperti IMF yang membuat tata kelola energi Indonesia beralih ke mekanisme pasar bebas.
“Sejak itu Pertamina dipaksa bersaing di pasar global. Dampaknya, rakyat harus membeli BBM dengan harga pasar, sementara pemerintah ikut menanggung subsidi yang makin besar,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, FSPPB menyerukan agar pengelolaan energi nasional kembali berpijak pada amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3). Organisasi ini juga menginisiasi pembentukan aliansi lintas elemen untuk memperkuat gerakan penyelamatan Pertamina dan menegakkan kedaulatan energi nasional.
“Mungkin perjuangan ini masih kecil, tapi jika kita bersatu dengan semangat Sumpah Pemuda, arus liberalisasi bisa kita lawan,” tegas Arie.
Ia menutup dengan seruan moral kepada publik untuk tidak terjebak dalam narasi yang mendiskreditkan Pertamina.
“Menjaga Pertamina berarti menjaga masa depan bangsa. ‘Selamatkan Pertamina’ bukan sekadar slogan ini panggilan untuk melindungi generasi mendatang dari ketergantungan energi asing,” tandasnya. (Boy)