JAKARTA (Suara Karya): Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) menggelar ‘Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan’ di Kantor Pusat BPOM Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung pada 24-25 Juli 2025 itu merupakan wujud nyata sinergi strategis untuk memperkuat ekosistem pangan olahan di Tanah Air.
Ketua Umum GAPMMI, Adhi S Lukman disela kegiatan, Jumat (25/7/25) menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, menjamin keamanan pangan, serta memperkuat daya saing industri di era global.
Sebagai mitra strategis pemerintah, GAPMMI akan berperan aktif dalam mendorong penyusunan kebijakan yang kondusif terhadap pertumbuhan industri nasional.
Di sisi lain, BPOM adalah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan untuk perlindungan konsumen.
“Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam membangun kemitraan yang inklusif dan produktif. Kami mengapresiasi semangat kolaboratif BPOM yang terbuka dan suportif terhadap pelaku industri,” kata Adhi.
Melalui kegiatan ini, GAMMI optimis bahwa akselerasi pelayanan publik dan perumusan kebijakan yang partisipatif dapat mendorong inovasi dan jaminan kualitas produk pangan Nasional.
“GAPMMI dan BPOM berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama ini demi kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang berkelanjutan,” ucapnya.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan, kolaborasi dengan GAPMMI menjadi modal penting dalam merancang sistem layanan terpadu pangan olahan dan penerapan kebijakan yang semakin berdampak luas bagi para masyarakat.
“Kemitraan strategis ini merupakan pilar pendukung upaya bersama dalam mewujudkan transformasi BPOM dalam memberi pelayanan publik yang berintegritas dan profesional,” kata Taruna Ikrar.
BPOM mengapresiasi keterlibatan aktif GAPMMI sebagai mitra industri dalam menciptakan ekosistem pangan olahan yang semakin tangguh, aman, dan adaptif terhadap perkembangan dunia yang makin maju dan kompetitif.
Dalam acara pembukaan Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan, Kamis (24/7/25) dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Asosiasi dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang disaksikan langsung Kepala BPOM.
Penandatanganan Pakta Integritas ini menegaskan bahwa BPOM dan pelaku usaha bersinergi secara aktif dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sekaligus wujud nyata dukungan terhadap Reformasi Birokrasi dan zona integritas.
Upaya itu juga bagian dari bentuk komitmen menuju sistem pengawasan dan layanan publik yang lebih berintegritas, bebas dari praktik-praktik koruptif yang ditegaskan pada poin pakta integritas.
Kegiatan Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan diikuti sekitar 200 pelaku usaha pangan olahan, baik skala kecil, menengah dan besar.
GAPMMI dan BPOM berkomitmen akan terus memperkuat kolaborasi yang strategis ini untuk menghadirkan forum layanan publik yang terbuka, responsif, dan regulasinya mudah dipahami dan diakses, serta sistem pengawasan pangan olahan yang berorientasi pada perlindungan konsumen dan keberlanjutan industri. (Tri Wahyuni)