JAKARTA (Suara Karya): Kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan (prokes) di sekolah harus menjadi dasar diselenggarakannya pembelajaran tatap muka (PTM), bukan sekadar vaksinasi guru.
“Tanpa kesiapan dua hal tersebut, maka potensi sekolah menjadi kluster baru sangatlah besar,” kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang pendidikan, Retno Listyarti dalam siaran pers, Minggu (21/3/2021).
Penegasan itu disampaikan Retno terkait pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021) yang menyatakan, Indonesia akan mulai menggelar PTM terbatas pada tahun ajaran baru, Juli 2021.
Alasannya, Indonesia adalah satu dari 4 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum menggelar PTM secara penuh. Padahal 23 negara lain atau hampir 85 persen sudah melakukan PTM.
Mendikbud kembali menegaskan, PTM terbatas harus dilakukan segera karena kekhawatiran akan terjadinya ‘learning loss’ atau hilangnya kemampuan dan pengalaman belajar peserta didik akibat pandemi covid-19. Terutama bagi siswa kelas paling rendah, yang paling kesulitan menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Mendikbud menambahkan, di seluruh dunia, belum tersedia vaksinasi untuk anak. Namun, banyak yang sudah melakukan PTM dengan aman. Karena itu, dibutuhjan peran aktif kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk memastikan PTM terbatas dapat berjalan dengan aman.
Kebijakan terkait PTM terbatas itu, lanjut Mendikbud akan diputuskan selanjutnya bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Retno menegaskan kembali, jika guru sudah divaksinasi, hal itu tidak membuat kekebalan kelompok dalam satuan pendidikan. Karena 100 persen peserta didik belum mendapat vaksinasi, karena tidak ada vaksin untuk usia dibawah 18 tahun.
“Kekebalan kelompok terbentuk jika jumlah yang divaksinasi mencapai 70-80 persen dari populasi. Sementara jumlah siswa bisa mencapai lebih dari 1.000, sementara guru hanya sekitat 70 orang. Itu artinya, tidak sampai 10 persen dari populasi di sekolah,” tuturnya.
Ia mengutip data dari aplikasi pengisian penyiapan buka sekolah di laman Kemdikbud, yaitu sekitar 50 persen sekolah yang mengisi berkas tersebut. Dari jumlah itu, hanya sekitar 10 persen yang menyatakan siap untuk PTM.
Ditambahkan, data serupa juga didapat dari hasil pengawasan KPAI pada Juni-November 2020 terkait persiapan buka sekolah di 49 sekolah yang ada di 21 kabupaten/kota di 8 provinsi. Dari 49 sekolah tersebut, hanya 16,3 persen yang siap dan 83,7 persen belum siap.
Meski infrastruktur dan protokol kesehatan belum siap, namun sekolah di sejumlah daerah pada Januari 2021 telah menggelar sekolah tatap muka. Misalkan, Nangroe Aceh Darussalam, ada 20 persen sekolah telah dibuka.
“Begitu pun Jawa Barat, ada sekitar 2500 sekolah sudah PTM terbatas. Bahkan, di Jawa Timur hampir 5000 sekolah sudah PTM, meskipun baru tahap simulasi,” kata Retno menandaskan. (Tri Wahyuni)