JAKARTA (Suara Karya): Meski Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim secara tegas menyatakan Asesmen Nasional (AN) untuk pemetaan, namun banyak orangtua siswa merasa cemas. Mereka khawatir anaknya tak mampu mengerjakan AN, yang akan berpengaruh pada prestasi siswa di sekolah.
Hal itu dikemukakan Direktur Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Pauddasmen), Sri Wahyuningsih dalam webinar bertajuk ‘Serentak Bergerak: Mempersiapkan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) melalui Digital Literacy’ secara daring, Kamis (9/9/21).
Perempuan yang akrab dipanggil Ning itu menambahkan, Kemdikbudristek sudah banyak menggelar sosialisasi AN di kalangan sekolah dan orangtua, namun rasa cemas itu masih saja disampaikan hingga kini.
“Itu karena orangtua masih menganggap AN sebagai pengganti ujian nasional (UN) sehingga sekolah perlu memberi pelajaran tambahan kepada siswa yang akan ikut AN, agar mendapat nilai yang bagus,” ujarnya.
Padahal, lanjut Ning, dalam prosedur operasional standar implementasi AN, secara tegas dinyatakan jika AN bukanlah ujian. AN adalah dasar untuk mendapat informasi konkret terkait kualitas pendidikan, baik di level sekolah, maupun kabupaten/kota dan provinsi.
“Lewat hasil AN, kita dapat membuat perencanaan pendidikan yang lebih baik. Karena itu, perlunya sekolah, pemda, maupun pemerintah pusat saling bersinergi untuk mendorong percepatan kualitas SDM unggul masa depan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Data dan Statistik, Pusat Data dan Informasi, Kemdikbudristek, L Manik Mustikohendro menyebut 5 poin penting yang harus disiapkan dalam pelaksanaan AN. Ke-5 poin itu adalah kesiapan peserta didik, panitia, infrasutruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), listrik dan jaringan listrik.
“Selain itu, ada 4 dimensi yang perlu dilihat secara holistik integratif dalam pelaksanaan AN. Pertama, dimensi manajemen yang mencakup 4 tahapan, yaitu perencanaan, anggaran, implementasi dan monitoring evaluasi,” ujarnya.
Dimensi kedua adalah ekosistem, yang mencakup 3 level didalamnya, yaitu masyarakat, anak dan peserta didik. “Peserta didik adalah bagian dari anak, dan anak adalah bagian dari masyarakat. Bicara pendidikan, maka ada pendidikan peserta didik, pendidikan anak atau keluarga dan ada pendidikan masyarakat. Semua itu terkait,” katanya.
Pada dimensi ketiga, lanjut Manik, adalah evaluasi proses belajar mengajar. Dimensi keempat adalah kewenangan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
Peneliti pada Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati mengatakan, AN dibutuhkan meski tak jadi penentu kelulusan. AN merupakan cermin atau alat deteksi untuk mengetahui kondisi sekolah, yang nantinya akan diketahui bagian mana yang harus diperbaiki.
“AN itu seperti kaca, sehingga kita tahu mana yang harus diperbaiki. Perlu ditegaskan, AN bukan untuk individu murid tetapi agregat sekolah,” ujarnya.
Dalam webinar tersebut juga hadir Koordinator Kerja Sama Luar Negeri Universitas Gunadarma, I Made Wiryana, yang melihat AN sebagai pendorong untuk transformasi digital. Karena pemanfaatan teknologi kuncinya ada pada manusia.
Menyikapi AN berbasis komputer, Wiryana melihatnya bukan sebagai sesuatu yang perlu diperdebatkan. Dan, hal paling penting dari AN adalah bagaimana persiapan, teknologi yang digunakan dan prosedur operasionalnya.
Wiryana berharap, AN berbasis komputer ini menjadi ajang untuk mempersiapkan siswa Indonesia memiliki literasi digital yang memadai di masa depan.
Selain membahas AN berbasis komputer, webinar juga mendorong terciptanya peningkatan literasi masyarakat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani.
Ia menyebut, Indonesia memiliki indeks literasi digital sebesar 3.17 dengan range 1 sampai dengan 4. “Indeks literasi itu membuktikan Indonesia di tingkat sedang. Kominfo dan pemerintah berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengadakan kegiatan seperti saat ini,” ucap Samuel menandaskan. (Tri Wahyuni)