JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah memanfaatkan momentum pandemi virus corona (covid-19) untuk mempercepat transformasi digital untuk pengembangan usaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Terbukti selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), infrastruktur dan layanan digital menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif, seperti bekerja, berjualan, dan belajar dari rumah.
“Dengan adanya pandemi ini, transformasi digital menjadi suatu keharusan. Migrasi dari offline ke online adalah sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Berbagai negara pun, mendorong digitalisasi ekonomi agar tidak ketinggalan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Peluncuran Program Dukungan UMKM Indonesia – GrabForGood 2020 #TerusUsaha, yang dilakukan secara daring, Selasa (30/6/2020).
Menko Airlangga melalui siaran pers Kemenko Perekonomian menyampaikan, transformasi digital tidak saja meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas. Pemerintah pun berkomitmen menciptakan lingkungan berusaha yang nyaman bagi para pelaku UMKM untuk berbisnis secara online. Pendampingan dan pelatihan secara konsisten dan berkelanjutan juga diperlukan agar pengusaha di sektor ini dapat bertahan dan berkembang dalam ekosistem digital.
“Tentu dengan digitalisasi, jumlah rantai pasokan akan semakin berkurang sehingga akan tercapai efisiensi. Seperti tadi warung sembako berbasis online, itu juga harus diapresiasi dan kita berharap akan makin banyak yang serupa,” ujarnya.
Pemerintah pun mendorong agar e-commerce dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Walaupun sebagian besar masyarakat dapat mengadopsi digital dengan mudah, masih ada kelompok lain yang belum dapat mengakses atau memanfaatkan layanan digital.
“Pemerintah akan mendorong cost (biaya) dari digitalisasi ini bisa semakin murah. Harga dari smartphone juga diharapkan akan lebih terjangkau, dengan demikian lebih banyak lagi orang yang bisa menggunakan smartphone,” kata Airlangga.
Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 melanda 216 negara di dunia berdampak tekanan pada perekonomian. Dalam penanganannya, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp695 triliun. Untuk pengendalian pandemi kesehatan sebesar Rp87,5 trililun dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp607,5 triliun.
Sementera itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pandemik Covid-19 telah memukul perekonomian masyarakat secara luas, termasuk rumah tangga dan pelaku usaha. Selain perlindungan sosial, dukungan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM sangat penting. Pandemi covid-19 berdampak pada krisis ekonomi dunia yang berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya.
“Satu hal yang berbeda, pada krisis kali ini adalah adanya pembatasan sosial, dan beruntung kita punya teknologi sehingga banyak transaksi dilakukan secara online. Episentrum pandemi di Indonesia yaitu Jakarta yang masyarakatnya lebih maju dalam penguasaan teknologi. Sehingga meskipun tidak ada kontak (fisik), transaksi terus berlangsung. Banyak orang beralih menggunakan transaksi dengan teknologi digital. Hal ini mengakselerasi penggunaan teknologi yang (selanjutnya) mentransformasi ekonomi ke digital,” paparnya.
Kementerian Keuangan ujarnya, mengambil langkah restruktrurisasi kredit UMKM. “Salah satu langkah penting adalah restrukturisasi kredit UMKM, dibarengi dengan subsidi bunga dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit modal kerja baik melalui penempatan dana murah pada perbankan maupun penjaminan kredit,” kata Sri Mulyani. (Indra)