JAKARTA (Suara Karya): Aktif memperjuangkan kekurangan guru, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendapat apresiasi dari dunia internasional. Bahkan, PGRI dilibatkan dalam kampanye yang digelar Education Internasional.
“Masalah kekurangan guru tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah menjadi isu global karena terjadi di banyak negara,” kata Ketum Umum (Ketum) PGRI, Unifah Rosyidi di Jakarta, Jumat (5/4/24).
Unifah menjelaskan, masalah kekurangan guru merupakan kewenangan pemerintah, PGRI hanya bisa mengusulkan. “Karena itu, kami tidak boleh bosan bicara agar masalah ini mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.
Ditambahkan, usulan itu termasuk keinginan PGRI untuk mengisi kekurangan dengan guru-guru berkualitas, kesejahteraan dan kepastian akan profesi guru. “Isu ini akan menjadi bagian dari kampanye Education Internasional di banyak negara,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketum PGRI Unifah Rosyidi juga mendesak pemerintah untuk mengembalikan guru-guru swasta yang lolos seleksi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ke sekolah asal.
Alasannya, pasca seleksi guru PPPK, kini banyak sekolah-sekolah swasta yang kekurangan guru berkualitas. “Karena guru swasta yang lolos PPPK ditarik ke sekolah negeri, maka sekolah swasta jadi kekurangan guru berkualitas,” ucapnya.
Unifah menyebut sejumlah ekolah yang mengeluhkan kekurangan guru berkualitasnya seperti Muhammadiyah, sekolah katolik, protestan, termasuk sekolah milik Nahdlatul Ulama (NU).
“Jadi yang paling utama adalah bagaimana guru swasta yang lolos PPPK ini bisa kembali mengajar ke sekolah swasta,” katanya.
Ia memahami mengapa guru swasta banyak yang mengikuti seleksi guru PPPK. Salah satu alasannya adalah karena guru ASN PPPK lebih memiliki kepastian hukum.
“Namun seharusnya mereka yang sudah mengajar di sekolah swasta, saat lolos ASN PPPK, pemerintah mengembalikan ke sekolah asal. Karena menempatkan guru berkualitas di sekolah-sekolah swasta menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan secara keseluruhan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan, seluruh anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas. Sementara anak-anak dengan kemampuan menengah ke bawah justeru banyak yang sekolah di sekolah-sekolah swasta.
“Itu artinya, pemerintah harus membantu sekolah swasta untuk memenuhi hak pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia,” ucapnya.
PGRI sendiri diakui Unifah sudah menyampaikan persoalan eksodusnya guru-guru sekolah swasta ke sekolah negeri pasca lulus seleksi PPPK dalam berbagai forum dan kesempatan. Namun hingga kini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) belum memberi solusi atas persoalan tersebut.
Selain memperjuangkan guru, PGRI saat ini fokus untuk perbaikan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal akan dilakukan, misalkan, digitalisasi keanggotaan PGRI.
Untuk perbaikan eksternal, lanjut Unifah, PGRI terus berkomitmen meningkatkan harkat dan martabat guru Indonesia. (Tri Wahyuni)