JAKARTA (Suara Karya): Sebuah negara dengan sumber daya alam melimpah dan perekonomian yang kuat, bukan tidak mungkin runtuh. Jika pemimpin salah urus negara, yang diikuti dengan kebijakan-kebijakan tumpang tindih yang tidak berpihak kepada rakyat dan bangsa maka, kebangkrutan suatu bangsa tinggal menunggu waktu.
Uni Soviet adalah salah satu negara kuat di zamannya, baik dari ekonomi maupun politik, dan pertahanan negara. Namun, akibat salah urus dan kebijakan yang amburadul, maka negara itu menjadi hancur dan saat ini terpecah menjadi beberapa negara.
Bukan tidak mungkin nasib serupa juga akan dialami Indonesia. Jika pemerintah hanya membuat kebijakan untuk kepentingan kelompok atau golongan, dan berakibat pada bertambahnya beban masyarakat, maka lambat laun kehancuran akan menghampiri Indonesia.
Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Pontjo Sutowo mengatakan banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah salah kaprah. Sehingga, hasil implementasi dari kebijakan yang diterapkan-pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dia mencontohkan, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembelian peralatan perang canggih dari berbagai negara. Padahal, adahal yang jauh lebih penting dari membeli alat perang, seperti menguatkan ketahanan pangan nasional.
“Perang kita saat ini adalah perang ekonomi, jadi pembelian senjata dan pesawat tempur harusnya bisa ditunda. Karena, ketika perekonomian kita kuat, dan kebijakan pemerintah mendukung untuk ketahanan perekonomian, maka secara otomatis, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang disegani dunia, khususnya untuk sektor ekonomi,” kata Pontjo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Pada kesempatan yang sama, mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Prof. Dr. Laode Masihu Kamaludin, mengatakan betapa pentingnya sebuah negara memperkuat sektor pangan. Sebab, sistem ketahanan pangan nasional akan menjadi penentu seberapa lama Indonesia bisa bertahan.
“Majapahit bisa bertahan hingga 200 tahun, dan Kerajaan Sriwijaya juga 200 tahun, karena ketahanan dan tata kelola pemerintahannya bagus,” kata Laode.
Menurutnya ada tiga unsur yang menjadi penentu apakah sebuah negara akan runtuh atau tetap bertahan. Ketiganya yakni menyangkut miss manajemen (tata kelola negara yang salah), serangan atau ancaman dari luar dan masalah ketidakadilan.
“Pada abad pertengahan, masalah pemungutan pajak berlebihan telah menjadi pemicu runtuhnya banyak negara di dunia,” kata Prof Laode yang bertindak sebagai moderator tetap DPS Tanas.
Menurut Prof Laode, untuk menjadi negara yang besar, peran teknologi tidak bisa diabaikan. Negara-negara besar di dunia menempatkan inovasi sebagai basis dari pengembangan industry.
“Tetapi Indonesia masih lebih kepada menjadi pembeli atau pengguna teknologi. Indikasinya, inovasi tidak banyak muncul pada industry kita,” katanya.
Laode juga mengatakan, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Aliansi Kebangsaan, dan Forum Komunikasi Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) bekerja sama dengan Penerbit Buku Kompas menerbitkan buku “Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila”. Rencananya, peluncuran buku akan dilakukan pada di Jakarta, Sabtu (7/3/2020). (Pramuji)