JAKARTA (Suara Karya): Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim memberi selamat kepada 250.432 guru yang dinyatakan lulus seleksi setelah masa sanggah.
Pengumuman kelulusan disampaikan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Penerimaan ASN PPPK pada Jumat (14/4/23). Panselnas beranggotakan wakil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kemdikbudristek.
Kelulusan 250.432 guru honorer itu merupakan bagian dari penerimaan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan sejak 2021.
Rinciannya, sebanyak 293.860 guru ikut seleksi pada 2021, lalu diangkat menjadi ASN PPPK pada 2022. Pada 2022, seleksi diikuti 250.432 guru yang akan diangkat pada 2023 ini. Jumlah guru yang diterima secara keseluruhan mencapai 544.282 guru.
Pengumuman penerimaan ASN PPPK secara lengkap dapat diakses oleh para peserta seleksi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.
Mendikbudristek berharap berita baik tersebut dapat mendorong semangat bagi para guru untuk mengabdi dan memberi layanan terbaik bagi pendidikan di Indonesia.
Ia juga memberi apresiasi kepada Panselnas serta seluruh pihak yang telah mengawal dan bekerja keras membantu proses seleksi guru ASN PPPK tahun 2022 dari proses pendaftaran hingga pengumuman.
Kemdikbudristek sejak 2019 terus berupaya menuntaskan masalah guru honorer yang mengendap selama bertahun-tahun. Penuntasan itu bagian dari amanah Presiden Joko Widodo.
Disebutkan, beberapa perubahan positif yang ingin dicapai melalui rekrutmen guru ASN PPPK. Pertama, perubahan status guru dari honorer ke ASN PPPK sehingga membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi.
Kedua, perubahan status memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Ketiga, memberi solusi kebutuhan guru di daerah.
Pada 2021, bertepatan dengan masa pandemi menjadi awal rekor upaya perubahan nasib guru di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah daerah berhasil mengajukan formasi guru ASN PPPK hingga lebih dari 513.000 orang.
Rekor itu membuktikan para guru honorer mendapat kesempatan luas dan adil untuk memperjelas statusnya.
“Bahkan di masa pandemi yang banyak keterbatasan sekali pun, terobosan yang dilakukan bersama untuk menuntaskan masalah guru honorer,” katanya.
Terobosan yang dimaksud, antara lain penyediaan ratusan ribu formasi guru ASN PPPK yang berarti penyediaan gaji oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan guru.
Kesempatan tiga kali seleksi yang tidak berbayar bagi para guru honorer; materi pembelajaran gratis untuk para guru honorer mempersiapkan diri mengikuti tes; serta sejumlah kebijakan afirmatif untuk memudahkan guru honorer mendapat skor yang cukup agar dapat lulus menjadi ASN PPPK.
Dalam kesempatan terpisah,
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan (Dirjen GTK), Kemdikbudristek, Nunuk Suryani menjelaskan, tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup nomor induk PPPK yang berlangsung mulai 15 April hingga 4 Mei 2023.
Sedangkan pengusulan penerapan nomor induk PPPK pada 28 April hingga 22 Mei 2023.
Nunuk menyampaikan apresiasi atas capaian para guru honorer yang lolos seleksi. “Saya ikut berbahagia atas upaya bersama, terutama para guru honorer, yang akhirnya berbuah manis,” katanya.
Bagi peserta yang belum mendapat penempatan pada proses seleksi kali ini, Nunuk mengatakan, dapat mengikuti proses seleksi Guru ASN PPPK tahun 2023. Ada sekitar 600 ribu kuota yang tersedia.
“Kuncinya ada pada pemerintah daerah. Kami berharap pemerintah daerah dapat mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin,” ucapnya.
Ditegaskan, komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru tidak akan pernah surut, demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. (Tri Wahyuni).