JAKARTA (Suara Karya): Tanda pagar (#)2019Prabowo Presiden yang beredar di masyarakat, dinilai sebagai bentuk penyiasatan nakal. Pasalnya, jika sesuai aturan, perkumpulan tersebut akan ditolak sistem dari Kemenkum HAM.
Pernyataan tersebut, dikemukakan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Senin (10/9).
“Saya mengatakan itu penyiasatan. Sebab menurut pasal 59 ayat 1 U.U. Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disebut, dengan tegas melarang nama instansi Pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan. Jadi dalam sistEm AHU on line di Kemenkum HAM kalau ada yang memohon nama perkumpulan pakai nama Presiden, pasti sistem online AHU Kemenkumham menolaknya. Sistem daring AHU pasti menolaknya,” ujar Yasonna.
Dia menjelaskan, notaris yang mendaftarkan perkumpulan tersebut menggunakan siasat dengan cara nakal. Caranya dengan menggunakan spasi pada kata ‘Presiden’.
“Notaris yang nendaftarkan perkumpulan itu agak nakal. Dia menyiasati dengan mendaftarkan PERKUMPULANTAGAR2019PRABOWOPRESI DEN atau #2019PrabowoPresi den. Untuk menyiasati sistem, dibuat spasi antara kata Presi dan den,” ujar Yasonna menambahkan.
Dengan demikian, katanya, terdaftar adalah tagar2019PrabowoPresi spasi den (#2019PrabowoPresi den). Jadi perlu saya tegaskan Kalau ada #2019PrabowoPresiden (tanpa spasi) itu penyiasatan dan melanggar undang-undang,” lanjutnya.
Yasonna Laoly memastikan surat dengan nama tagar 2019PrabowoPresiden tak terdaftar di Kemenkum HAM.
“Tentang #2019PrabowoPresiden yang beredar di masyarakat akhir-akhir ini yang dinyatakan telah terdaftar di Ditjend AHU Kemenkumham. Perlu kami tegaskan bahwa #2019PrabowoPresiden tidak benar terdaftar di Kemenkumham,” ujar Yasonna lebih lanjut. (Gan)