JAKARTA (Suara Karya): Guna memperkuat perlindungan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tiga lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan keamanan data nasional yang menjadi basis berbagai program perlindungan sosial.
Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiwan menegaskan, keamanan DTSEN merupakan prioritas. Karena data tersebut memuat informasi sensitif di masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah dan pemetaan kesejahteraan.
“DTSEN berisi data penting yang berisi ‘by name by address’ sehingga harus dijaga dengan standar keamanan tertinggi,” kata Dadang dalam Workshop Kolaborasi Penyusunan Profil Risiko Keamanan DTSEN untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026, di Jakarta, Selasa (18/11/25).
Dadang menjelaskan, DTSEN disusun dari tiga sumber utama, yaitu data P3KE milik Kemenko PMK, data Regsosek dari Bappenas, serta DTKS dari Kementerian Sosial.
Dari sisi keamanan siber, Deputi Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Mayjen TNI Bondan Widiawan menuturkan, pihaknya telah memberi asistensi teknis kepada BPS. Sejumlah kerentanan aplikasi yang ditemukan juga sudah diperbaiki.
Bondan mengingatkan, ancaman siber selalu berubah. Karena itu, pengecekan keamanan tidak bisa dilakukan sekali saja.
“Ancaman digital sangat dinamis. Penilaian keamanan hari ini bisa jadi sudah berbeda besok. Kami juga menyiapkan teknologi enkripsi generasi baru untuk mengamankan pertukaran data menghadapi tantangan komputasi masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Riset dan Inovasi BRIN, R Hendrian menyampaikan, BRIN berperan melakukan audit menyeluruh terhadap aplikasi DTSEN. Audit itu memastikan sistem bekerja sesuai standar keamanan dan operasional yang ditetapkan BPS.
Sinergi tiga lembaga ini diharapkan menjadi tonggak penguatan tata kelola data nasional. Dengan keamanan DTSEN terjaga, pemerintah optimistis penyaluran bantuan sosial dan kebijakan berbasis data dapat berjalan lebih tepat sasaran dan akuntabel. (Tri Wahyuni)