JAKARTA (Suara Karya): Saat ini banyak penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Karena itu, masyarakat diminta waspada.
“Telusuri dulu setiap informasi yang diterima di masyarakat. Jangan langsung mengambil tindakan, yang bisa merugikan diri sendiri,” kata Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto dalam siaran pers, di Jakarta, Rabu (26/7/23).
Agustian menyebut modus penipuan itu, antara lain berupa pemberitahuan bahwa kartu kepesertaan JKN yang bersangkutan akan diberhentikan.
“Kami tegaskan, BPJS Kesehatan tidak pernah menonaktifkan kartu kepesertaan JKN secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas,” ucap Ardi.
Modus lainnya, penipu menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), lalu mengatasnamakan badan usaha, menyampaikan informasi palsu bahwa kartu kepesertaan peserta telah melebihi batas pemakaian terhadap obat-obatan.
“Ada juga modus penipuannya berupa pemberitahuan jika BPJS Kesehatan memberi bantuan sosial ke peserta, modus rekrutmen kepegawaian hingga ancaman yang menyatakan kepesertaan JKN akan segera diblokir,” tutur Agustian.
Padahal, ditegaskan, semua hal itu hanya kebohongan. BPJS Kesehatan tidak pernah menghubungi peserta dengan memberi informasi palsu, meminta NIK, pemberian hadiah atau bantuan sosial yang meminta peserta untuk mengirim sejumlah uang ke nomor rekening atas nama perorangan,” katanya.
Untuk itu, Agustian mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang jika mendapat informasi semacam itu. Untuk mengetahui kebenarnya, peserta bisa menghubungi melalui hape di kanal resmi BPJS Kesehatan di nomor 165.
“Bagi peserta korban penipuan, segera melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Pada prinsipnya, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap konten penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan,” katanya.
Agustian menegaskan, BPJS Kesehatan berkomitmen dalam melindungi dan memberi pelayanan terbaik bagi seluruh peserta.
“Upaya pencegahan penipuan juga menjadi salah satu prioritas BPJS Kesehatan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penjaminan layanan kesehatan yang diberikan,” ujarnya. (Tri Wahyuni)